Pandji menyebut mekanisme KUHAP memungkinkan penyelesaian di tingkat masyarakat melalui dialog dengan otoritas adat Toraja, sementara pertemuan dengan MUI telah dilakukan sebelumnya.
Harapan Komika dan Diskursus Kebebasan Berekspresi dalam Komedi
Pandji berharap proses hukum ini tidak membuat komika lain takut bersuara atau melontarkan kritik sosial melalui panggung hiburan yang bertanggung jawab.
Baca Juga: Tiongkok Kuasai 60 Persen Cadangan, AS Bangun Blok Mineral 55 Negara Diversifikasi Rantai Pasok
DPR RI menyatakan pentingnya penegakan hukum tetap mempertimbangkan konteks seni dan kebebasan berekspresi secara proporsional menurut situs resmi dpr.go.id.
Polda Metro Jaya melalui laman rrsmi menegaskan proses pemeriksaan berjalan profesional dan mengedepankan klarifikasi serta prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.****
Artikel Terkait
Hilirisasi 15 Komoditas Dorong Investasi 618 Miliar Dolar AS Hingga 2040, Nikel Jadi Motor Utamanya
Pemerintah Usul Izin SDA Hanya untuk BUMN Setelah PNBP Alami Penurunan 19,7 Persen Awal 2026
Reformasi Tata Kelola Sawit Dimulai Setelah Temuan 4 Juta Ha Lahan Ilegal di Kawasan Hutan Indonesia
Tambang Martabe Jadi Sorotan 2026, UT Pastikan Hak Anak Usaha Terlindungi Sambil Tunggu Kejelasan
Aliansi Mineral Global Libatkan 50 Negara, Fokus Amankan Pasokan Industri Kendaraan Listrik dan AI
AS dan 55 Negara Bentuk Blok Mineral Strategis, Targetkan Ketahanan Pasokan Teknologi dan Energi
Kasus Korupsi Pertamina Rp2,7 Triliun, MAKI Desak Pemerintah untuk Segera Pulangkan Riza Chalid
Kerugian Rp2,7 Triliun dalam Kasus Pertamina, MAKI Desak Aparat Segera Pulangkan Riza Chalid
Dugaan Pengkaplingan Lahan Ilegal Di Hutan Gunung Salak Sukabumi Picu Kekhawatiran Ekologis
Mobil Dinas Pejabat Rp35 Juta Per Bulan Jadi Perbincangan, CBA Ingatkan Prioritas Anggaran