NEWS SUMMARY
- Konflik suksesi Keraton Solo kembali memanas setelah dua putra PB XIII sama-sama mengklaim gelar PB XIV.
- Kunjungan Wapres Gibran ke keraton memicu tafsir publik meski pemerintah menegaskan tidak membahas suksesi.
- Dualisme kepemimpinan berpotensi menghambat agenda revitalisasi budaya dan stabilitas sosial di Solo.
24JAMNEWS.COM - Apakah konflik suksesi Keraton Solo sekadar persoalan adat, atau justru menunjukkan tarik-menarik legitimasi yang dapat memengaruhi stabilitas budaya?
Atau sekaligus posisi politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memiliki kedekatan historis dengan keraton?
Wafatnya Sri Susuhunan Paku Buwono XIII pada 2 November 2025 memunculkan dualisme klaim takhta.
Baca Juga: Ini 5 Pertimbangan Sekolah dan Polisi Terkait PJJ dan Pemeriksaan Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta
Ketika dua putra mendiang raja, KGPH Mangkubumi dan KGPAA Hamangkunegoro, sama-sama menyatakan diri sebagai PB XIV berdasarkan tafsir paugeran masing-masing.
Lembaga Dewan Adat menyebut Mangkubumi berhak naik takhta karena merupakan putra tertua dan tidak ada penetapan permaisuri resmi semasa PB XIII memerintah sehingga garis keturunan mengacu pada putra sulung.
Kubu Hamangkunegoro menegaskan bahwa dirinya telah dinobatkan sebagai putra mahkota dalam prosesi internal pada 2022 sehingga sah menurut mekanisme keluarga dekat raja meskipun tidak diumumkan secara luas.
Baca Juga: Mengintip Kehidupan di Desa Sembungan Dieng, Desa Tertinggi dengan Suhu 0 Derajat
Rapat kerabat di Sasana Handrawina yang menetapkan Mangkubumi sebagai PB XIV langsung ditolak kubu Hamangkunegoro.
Mereka menilai proses itu tidak inklusif dan berpotensi memperuncing perpecahan internal keraton.
Kunjungan Wakil Presiden Gibran ke Keraton dan Persepsi Publik yang Bergerak Cepat
Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Keraton Surakarta sehari setelah PB XIII wafat memicu interpretasi publik mengenai kemungkinan adanya pembicaraan tidak resmi terkait suksesi di tengah suasana duka.
Baca Juga: Produksi Benih Kelapa Selayar Capai 1,7 Juta Per Tahun, Penanaman Ditargetkan Sejuta Pohon
Pemerintah Kota Solo melalui Wali Kota Respati Ardi menegaskan kunjungan itu hanya membahas pengamanan dan teknis prosesi adat serta tidak menyentuh penetapan PB XIV dalam bentuk apa pun.