Airlangga Ungkap Cara Pemerintah Jaga Defisit APBN Tetap Aman di Tengah Tekanan Ekonomi Global

24JAMNEWS.COM - Bisakah Danantara benar-benar menjadi Temasek versi Indonesia yang memperkuat ekonomi nasional?

Ataukah lembaga ini justru akan diuji oleh tantangan tata kelola, transparansi, serta tekanan ekspektasi publik?

Harapan Besar Publik Terhadap Danantara Sebagai Mesin Investasi Pemerintah

Danantara dibentuk sebagai sovereign wealth fund Indonesia dengan mandat memperkuat investasi nasional dan mengoptimalkan aset BUMN.

Baca Juga: Bagaimana Krisis Selat Hormuz Ubah Peta Kekuatan Energi Dunia dan Strategi Portofolio Investor Modern

Dalam diskusi INSIGH, Direktur Next Indonesia Center, Herry Gunawan mengatakan keberadaan Danantara harus diarahkan sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Ia menilai ekspektasi besar masyarakat wajar muncul karena sumber pendanaan lembaga ini berasal dari kekayaan negara.

Tantangan Awal Danantara dalam Menjawab Keraguan Publik dan Pelaku Pasar

Utang yang disebut mendekati Rp300 triliun pada fase awal operasional menjadi perhatian publik terhadap kesehatan keuangan lembaga tersebut.

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Pasokan LPG Aman Meski Impor Timur Tengah Dialihkan Akibat Geopolitik Energi Global

Menurut Herry, fase awal lembaga investasi memang membutuhkan pembiayaan besar selama memiliki roadmap investasi yang terukur.

Ia menegaskan disiplin portofolio dan mitigasi risiko akan menentukan kredibilitas Danantara di mata investor.

Pentingnya Fokus Pada Investasi Produktif Bernilai Tambah Tinggi Nasional

Herry Gunawan menjelaskan Danantara sebaiknya memprioritaskan sektor produktif yang memberikan multiplier effect terhadap ekonomi.

Baca Juga: Prabowo Pertimbangkan Kebijakan WFH dan Pengurangan Hari Kerja untuk Hadapi Ancaman Krisis Energi Global

Ia mencontohkan investasi yang meningkatkan rasio investasi nasional akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Menurutnya, strategi tersebut dapat menjadikan Danantara sebagai instrumen pembiayaan pembangunan tanpa menambah tekanan fiskal pemerintah.