• Sabtu, 18 April 2026

Sri Lanka Kembali Krisis Energi: Pemerintah Terapkan Penjatahan BBM Digital dan Penghematan Nasional

Photo Author
Tim 24 Jam News, 24jamnews.com
- Senin, 23 Maret 2026 | 08:10 WIB
Anura Kumara Dissanayake. Sekolah di Sri Lanka menyesuaikan jadwal belajar setelah kebijakan pengurangan hari kerja sektor publik diterapkan pemerintah. (Facebook.com @Anura Kumara Dissanayake)
Anura Kumara Dissanayake. Sekolah di Sri Lanka menyesuaikan jadwal belajar setelah kebijakan pengurangan hari kerja sektor publik diterapkan pemerintah. (Facebook.com @Anura Kumara Dissanayake)

Ia menegaskan langkah tersebut bersifat sementara sampai stabilitas pasokan energi kembali terjaga.

Kenaikan Harga Energi Memicu Tekanan Biaya Hidup Masyarakat Perkotaan

Lonjakan harga BBM hingga 30% berdampak langsung pada biaya logistik dan harga kebutuhan pokok masyarakat.

Baca Juga: Efisiensi APBN Era Prabowo, Belanja Seremonial dan Perjalanan Dinas Dipangkas Demi Produktivitas

Kenaikan biaya transportasi turut meningkatkan pengeluaran rumah tangga terutama bagi pekerja sektor informal.

Kondisi ini memperlihatkan bagaimana krisis energi global dapat berdampak langsung terhadap stabilitas sosial ekonomi domestik.

Upaya Pemerintah Menjaga Layanan Vital Tetap Berjalan di Tengah Krisis

Presiden Anura Kumara Dissanayake memastikan layanan kesehatan dan logistik nasional tetap beroperasi normal selama kebijakan penghematan diberlakukan.

Baca Juga: Board of Peace Jadi Jalur Baru Diplomasi Indonesia untuk Palestina, Ini Strategi Luar Negeri Prabowo

Pemerintah juga menangguhkan perjalanan dinas dan acara resmi untuk mengutamakan penggunaan energi pada sektor prioritas.

Langkah ini menunjukkan fokus pemerintah menjaga stabilitas layanan publik di tengah keterbatasan pasokan energi nasional.

Pelajaran dari Krisis Ekonomi Sri Lanka Tahun 2022 yang Relevan

Media internasional Reuters sebelumnya mencatat krisis 2022 menyebabkan antrean panjang BBM dan gangguan ekonomi luas.

Baca Juga: Defisit APBN Tetap Aman Ini Strategi Hadapi Lonjakan Harga Minyak Dunia dan Batu Bara Global

Pengalaman tersebut mendorong pemerintah memperkuat sistem distribusi energi berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi.

Pendekatan kebijakan 2026 menunjukkan upaya pemerintah menghindari dampak sosial lebih besar melalui manajemen krisis lebih terukur.****

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Budi Purnomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X