Rp200 Triliun untuk Bank Umum: Wakil Rakyat Tegaskan Pentingnya Soal Transparansi

*Dari sisi masalah hukum dan fiskal, apakah kebijakan pemerintah ini tidak berisiko?+

Secara hukum tidak masalah. Dalam APBN 2026 memang ada pasal yang memperbolehkan pemerintah memindahkan dana dari Bank Indonesia ke bank umum mitra. Tapi tetap harus ada batasan dan akuntabilitas.

Baca Juga: PT Catur Elang Perkasa: 30 Tahun Berkontribusi Dalam Konstruksi dan Energi Bersih

Dana Rp200 triliun itu disebar ke enam bank: BNI, BRI, Mandiri, BTN, BSI, dan sebagian kecil ke Bank DKI. Bunga yang diberikan 4 persen dengan tenor enam bulan.

Tapi saya mengingatkan, jangan sampai ini hanya jadi “parkir dana” baru. Tujuan utamanya adalah menyegarkan ekonomi riil, bukan mempercantik neraca bank.

Kebijakan ini berbeda dengan Sri Mulyani yang konservatif. Apakah ini pergeseran mazhab ekonomi?

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Program Padat Karya Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Iya, jelas berbeda. Bu Sri Mulyani mewakili mazhab kapitalisme swasta — disiplin, hati-hati, mengandalkan mekanisme pasar.

Pak Purbaya membawa mazhab kapitalisme negara — berani cawe-cawe, negara aktif menggerakkan roda ekonomi.

Keduanya masih dalam kerangka kapitalisme, tapi dengan karakter berbeda.

Baca Juga: Skandal BBM: Vale, Adaro, PAMA Diduga Nikmati Solar Murah Senilai Rp2,18 Triliun

Saya pribadi melihat Purbaya mencoba menjadi jembatan antara state capitalism dan market capitalism.

Itu bagus. Asal jangan ekstrem ke kiri atau kanan. Kita ini negara Pancasila, jadi harus berdiri di tengah — kapitalisme yang berkeadilan.

Apakah dengan langkah ini target pertumbuhan 6–7 persen realistis bisa tercapai?

Baca Juga: Market Share Asuransi Syariah Turun 10,1% ke 8,4%: Tantangan Regulasi OJK 2026