Stabilitas Pemerintahan Menjadi Daya Tarik Dibanding Kawasan Lain
Rosan menjelaskan bahwa stabilitas politik dan keamanan nasional menjadi salah satu keunggulan Indonesia dalam persaingan regional sehingga perubahan kebijakan tidak menimbulkan gejolak ekonomi.
Ia menilai konsistensi pemerintah menjaga stabilitas menjadi pertimbangan investor karena faktor keamanan sangat memengaruhi keputusan ekspansi jangka panjang di kawasan industri besar seperti IMIP.
Baca Juga: Kayu Gelondongan di Lokasi Bencana Dorong DPR Evaluasi Kebijakan Kehutanan dan Mitigasi Hulu
Kondisi ini, menurut Rosan, memberikan keyakinan bahwa pencabutan status internasional bandara khusus tidak berdampak signifikan terhadap keberlanjutan investasi yang telah berjalan.
Dukungan terhadap Stabilitas Kebijakan
Stabilitas kebijakan menjadi pilar utama yang membuat Indonesia tetap menarik bagi investor sehingga perubahan fasilitas penunjang seperti status bandara khusus tidak memengaruhi minat modal asing.
Investor lebih sensitif terhadap ketidakpastian regulasi dibandingkan isu fasilitas transportasi sehingga konsistensi pemerintah menjadi nilai tambah Indonesia di sektor hilirisasi.
Baca Juga: Data Kunci ESG yang Membuat ANTAM Raih Gold Rank dan Perkuat Transformasi Mineral Berkelanjutan
Daya saing kawasan industri Indonesia ditentukan oleh konsistensi kebijakan daripada status bandara, selama arus logistik tetap beroperasi sesuai standar internasional.****
Artikel Terkait
7 Korporasi Diduga Pengaruhi Ekosistem Batang Toru, WALHI Sumut Soroti Dampak Banjir dan Longsor
Perubahan Status Bandara IMIP Pada 2025: Poin-Poin Perbedaan Izin Domestik dan Internasional
40–50 Ha Sawah Tercemar Limbah Tambang di Sukabumi: Fakta Lapangan dan Respons Pemerintah
Investigasi Banjir Sumatra Temukan Aliran Kayu dari APL, Pemerintah Perketat Pengawasan PHAT
Rosan Roeslani Jelaskan Tahap Due Diligence Akuisisi 25–30 Persen Saham Lotte Chemical Indonesia
BNPB Sebut Tata Ruang Bermasalah, BMKG Lapor Peringatan Sebelum Longsor dan Banjir di Sumatera
Banjir Sumatera Picu Evaluasi Hulu, DPR Temukan Indikasi Kerusakan Lewat Material Kayu Gelondongan
Usai 3 Provinsi Terdampak Bencana, Cak Imin Minta Evaluasi Kebijakan Lingkungan dan Tata Ruang
Angka 5 Persen Portofolio Syariah Jadi Sorotan dalam Evaluasi Kinerja Awal Danantara oleh INDEF
Gubernur Dedi Mulyadi Siapkan Moratorium Penebangan Hutan dan Ajak Evaluasi Kebijakan