KEY POINTS
- Perbedaan mazhab fiskal Sri Mulyani vs Purbaya mencerminkan arah ekonomi baru.
- Pertumbuhan 6–7% sulit tercapai tanpa reformasi hukum dan efisiensi sistem.
- Negara harus hadir tanpa menekan pasar — prinsip ekonomi Pancasila.
JAKARTA 24 JAM - Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai arah kebijakan fiskal dan moneter Indonesia di bawah pemerintahan baru tengah memasuki fase penting.
Negara kembali aktif mendorong ekonomi, namun tetap harus menjaga disiplin dan akuntabilitas.
Harris Turino yang politisi PDI Perjuangan ini bicara gamblang soal penggelontoran dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke enam bank umum.
Baca Juga: 3 Bulan Menentukan, Akuisisi KOKA oleh NLEM Tiongkok Masuki Fase Kritis
Juga menjelaskan perbedaan mazhab ekonomi antara Sri Mulyani dan Purbaya Yudhi Sadewa, hingga pandangannya terhadap utang negara dan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung.
Menurut Harris, keberanian fiskal pemerintah patut diapresiasi, tetapi perlu diimbangi dengan tata kelola yang transparan serta komunikasi publik yang cermat.
“Negara harus hadir, tapi tidak boleh menelan pasar. Itulah ekonomi Pancasila,” katanya, berikut ini adalah kutipan wawancaranya bersama tim Jaringan Promedia, di kantor parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/10/2025),
Baca Juga: Rp90 Triliun Dividen BUMN Disimpan di Obligasi, Purbaya Pertanyakan Strategi Danantara
Pemerintah menggelontorkan dana ke bank umum danmenuai pro dan kontra. Bagaimana Anda melihat ini?
Secara teori makroekonomi, langkah itu tepat dan perlu. Ketika likuiditas di sistem keuangan kering, negara memang harus turun tangan.
Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga enam kali, tapi bunga kredit tidak kunjung turun. Artinya, transmisi moneter ke sektor riil belum terjadi.
Dengan tambahan dana ini, diharapkan kredit lebih murah dan aktivitas ekonomi bergerak. Tapi harus diingat: ini uang rakyat.
Baca Juga: Schoko & D’Lanier Tembus 3.000 Pengunjung di Event F&B Nasional 2025
Kalau penyalurannya salah, risikonya ditanggung masyarakat. Karena itu, pengawasan harus ketat agar dana tidak justru diparkir di instrumen aman seperti surat berharga negara.