NEWS SUMMARY:
- Temuan 19.391 balpres pakaian impor ilegal di Bandung menjadi yang terbesar dalam tiga tahun penindakan.
- Industri dan UMKM diproyeksikan mendapat manfaat dari distribusi hasil pencacahan pakaian sitaan.
- Pemerintah mengganti metode pemusnahan pakaian ilegal dari pembakaran ke pencacahan demi efisiensi dan pemanfaatan ulang.
24JAMNEWS.COM - Mengapa Pemerintah memilih mencacah pakaian ilegal ketimbang membakarnya? Apa dampaknya bagi UMKM serta industri tekstil nasional?
Pemerintah mengubah pendekatan dalam menangani pakaian impor ilegal setelah meningkatnya kritik publik atas maraknya temuan balpres dalam tiga tahun terakhir.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan pencacahan sebagai metode pemusnahan pakaian impor ilegal untuk menggantikan pembakaran yang dinilai boros biaya.
Baca Juga: Sidak Bapanas Temukan Harga SPHP Rp12.000, Trennya Turun di Ratusan Daerah
Purbaya menyebut pembakaran memerlukan biaya sekitar Rp12 juta per kontainer sehingga pencacahan dianggap lebih efisien dan memberi nilai guna lanjutan.
Ia menegaskan keputusan ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta barang sitaan dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan tidak dibuang sia-sia.
“Pak Presiden meminta agar pakaian ilegal tidak dibakar begitu saja dan kami menyiapkan skema pencacahan yang lebih bermanfaat,” ujar Purbaya dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Aksi Puluhan Warga Banyuwangi Minta Pemerintah Tinjau Ulang Izin Tambang Emas PT BSI
Purbaya menyampaikan bahwa Kemenkeu telah bertemu Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia untuk membahas kesiapan fasilitas pencacahan pada 4 November 2025.
Skema Pemanfaatan Ulang Balpres Melibatkan Asosiasi dan UMKM
Purbaya mengatakan beberapa korporasi tekstil telah menyatakan kesiapan untuk mencacah pakaian sitaan dan memprosesnya menjadi bahan baku industri atau produk berbiaya rendah.
“Sebagian hasil pencacahan akan dimanfaatkan industri, dan sebagian lagi dijual murah kepada UMKM,” kata Purbaya yang memastikan proses distribusi akan melibatkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.
Baca Juga: Data Unik: Lebih dari 50 Rumah di Kampung Pasir Makam Cianjur Dikelilingi oleh Kuburan
Ia menegaskan hanya lima korporasi yang memiliki teknologi pencacahan sehingga Kemenkeu memberi prioritas kepada pelaku industri yang dapat bekerja cepat.
Purbaya memerintahkan agar barang sitaan segera dikeluarkan dari gudang agar pemrosesan dapat dimulai sambil menunggu regulasi final pada pekan depan.