24JAMNEWS.COM - Seberapa siap ekonomi Indonesia menghadapi potensi guncangan global jika konflik geopolitik terus meluas dalam waktu dekat?
Apakah pelemahan rupiah hingga menembus Rp20.000 per Dolar AS hanya skenario atau risiko nyata?
Geopolitik Global Dinilai Bisa Menjadi Pemicu Tekanan Ekonomi Indonesia
Managing Director PEPS Anthony Budiawan mengingatkan konflik Iran berpotensi menjadi katalis tekanan baru terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
Baca Juga: Viral Video Unboxing Bingkisan Open House Prabowo, Ini Isi Paket yang Diterima Warga dari Istana
Ia mengatakan gangguan pasokan energi global dapat memicu kenaikan harga minyak dan memperlebar defisit transaksi berjalan negara importir energi.
Anthony Budiawan menilai dampak simultan geopolitik dapat memicu tekanan pada nilai tukar, inflasi, serta arus modal asing di pasar keuangan domestik.
Ketergantungan Terhadap Utang Luar Negeri Perlu Menjadi Perhatian Serius
Anthony Budiawan menyatakan stabilitas rupiah selama ini sangat dipengaruhi kemampuan Indonesia menarik pembiayaan eksternal melalui penerbitan surat utang global.
Baca Juga: Kasus Izin Tambang Emas Tumpang Pitu, Pegiat Minta KPK Telusuri Aktor Pembentuk Opini Publik Digital
Ia mencontohkan penerbitan obligasi internasional mencapai 6,85 miliar Dolar AS pada periode 2014 sampai 2015 untuk meredakan tekanan kurs.
Pada 2018 pemerintah kembali menerbitkan sekitar 11,4 miliar Dolar AS berbagai instrumen global bond dan sukuk untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.
Pengalaman Krisis Menunjukkan Pentingnya Respons Kebijakan Cepat dan Tepat
Anthony Budiawan menjelaskan awal pandemi COVID-19 menjadi contoh bagaimana tekanan pasar dapat terjadi sangat cepat dalam waktu singkat.
Baca Juga: Kesepakatan Nuklir Iran Kembali Dibahas, Trump Targetkan Nol Pengayaan Uranium ddmi Stabilitas
Ia mencatat pemerintah menerbitkan global bond 4,3 miliar Dolar AS pada April 2020 setelah sebelumnya menerbitkan 4 miliar Dolar AS Januari 2020.
Menurut Anthony Budiawan langkah cepat tersebut membantu meredakan kepanikan pasar meskipun meningkatkan eksposur utang luar negeri pemerintah.