NEWS SUMMARY
- Data BGN menunjukkan 211 dari 441 kasus keracunan pangan nasional berasal dari program MBG sehingga memicu evaluasi tata kelola lintas sektor.
- Menko PMK Pratikno menegaskan koordinasi dengan Menko Pangan dan Menko PM ditingkatkan untuk memastikan pengawasan MBG lebih ketat.
- DPR menilai anak-anak kelompok paling rentan sehingga percepatan sertifikasi higiene, sanitasi, HACCP, dan halal menjadi mendesak
24JAMNEWS.COM - Bagaimana mungkin program yang menyasar anak-anak sebagai kelompok rentan justru memunculkan insiden keracunan paling tinggi?
Apakah percepatan regulasi menjadi satu-satunya jalan untuk menutup celah keamanan pangan di daerah?
Data Badan Gizi Nasional menunjukkan 211 kasus keracunan dalam program MBG sehingga menjadikan risiko keamanan pangan pada anak kembali menjadi perhatian nasional.
Baca Juga: Krisis Keamanan Pangan MBG: 48 Persen Kasus Berasal dari Program Gizi Anak Sekolah
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menilai temuan ini merupakan alarm keras yang menuntut penguatan pengawasan pemerintah daerah.
Ia menegaskan anak-anak sebagai kelompok penerima manfaat utama memiliki sensitivitas lebih tinggi terhadap makanan tidak layak.
Netty meminta pembinaan ulang pada dapur belum tersertifikasi serta penghentian sementara operasional untuk menekan risiko lanjutan.
Baca Juga: Banjir Lumpur Pomalaa 2025: WALHI Minta Pemerintah Hentikan Aktivitas Industri Berisiko Tinggi
Koordinasi Lintas Kementerian Didorong Percepat Penguatan Standar
Menko PMK Pratikno menyatakan persoalan sudah ditangani Menko Pangan Zulkifli Hasan melalui koordinasi lintas kementerian dalam rapat di Jakarta.
Ia menjelaskan koordinasi dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dilakukan untuk mempercepat evaluasi lintas sektor.
Pratikno berharap seluruh kementerian teknis memastikan kejadian serupa tidak berulang dan standar operasional terus ditingkatkan.
Baca Juga: BPS Catat Penurunan Harga Beras 1,12 Persen, Pemerintah Gandakan Stok Jelang Nataru
Ia menekankan pentingnya pelaksanaan pengawasan daerah agar kebijakan nasional dapat diterjemahkan tepat di lapangan.