Insiden Keracunan MBG Melonjak, Pemerintah Daerah Diminta Percepat SLHS dan HACCP

Tata Kelola SPPG Jadi Fokus Utama Revisi Standar Pengamanan

Kepala BGN Dadan Hindayana memaparkan besar penerima dampak mencapai 11.640 orang sehingga pembenahan tata kelola harus dilakukan menyeluruh.

Ia menjelaskan hanya 1.619 SPPG memiliki SLHS sehingga percepatan sertifikasi harus menjadi konsentrasi pemerintah daerah.

Baca Juga: Fit and Proper Test yang Dilakukan OJK Gagalkan 3 Nama Pengurus Baru Bank BJB

Dadan menegaskan SPPG wajib menggunakan ompreng steril, air bersertifikat, serta rapid test bahan pangan sebagai standar minimal.

Ia menilai percepatan sertifikasi halal bagian dari penguatan rantai pengamanan pangan berbasis pendekatan hulu hingga hilir.

Perpres Tata Kelola MBG Didorong Selesaikan Ketidakjelasan Atur

Netty menyatakan percepatan Perpres Tata Kelola MBG akan memberikan landasan hukum kuat mengenai pembagian wewenang antarinstansi.

Baca Juga: Data Kominfo: 4.200 Akun Palsu, Hashim Djojohadikusumo Jadi Salah Satu yang Dicatut Namanya

Ia menilai kejelasan regulasi diperlukan agar koordinasi antara pusat dan daerah dapat berjalan efektif dan transparan.

Netty menekankan edukasi masyarakat mengenai keamanan pangan menjadi bagian penting untuk menjaga akuntabilitas publik.****