Menuju BBM E10: Produksi Etanol Baru Sebanyak 161 Ribu KL, Masih Jauh dari Target

NEWS SUMMARY

• Presiden Prabowo beri mandat E10 untuk tekan impor BBM dan emisi.
• Infrastruktur distribusi dan kesiapan mesin jadi tantangan utama.
• DPR peringatkan risiko impor etanol akibat defisit pasokan domestik.

JAKARTA 24 JAM - Apakah mesin kendaraan Anda siap menerima bensin bercampur etanol 10 persen (E10) tanpa kerusakan?

Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penerapan mandatori E10 sebagai bagian dari upaya menekan impor BBM dan memitigasi emisi karbon.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut kebijakan ini direncanakan secara bertahap dan bakal melibatkan wilayah non-PSO terlebih dahulu.

Baca Juga: Sebesar Rp 285 Triliun Raib dari Skandal Solar Murah, Apa Dampaknya Bagi Negara?

Korporasi energi nasional, yaitu Pertamina, menyatakan dukungannya.

Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri menegaskan bahwa pencampuran etanol ke BBM sejalan dengan inisiatif transisi energi perusahaan dan pengurangan emisi karbon.

Uji Coba Di Iklim Tropis dan Tantangan Teknis

Kementerian ESDM melalui Dirjen EBTKE, Eniya Listiani Dewi, menyebut bahwa pemerintah akan menguji kecocokan E10 dengan iklim tropis Indonesia.

Baca Juga: Data dan Fakta: Siapa Saja Hadir di Syukuran Presiden Prabowo Subianto ke-74?

Dan kondisi mesin kendaraan di lapangan. Uji meliputi aspek korosi, filtrasi, dan karet saluran bahan bakar.

Proyek ini direncanakan berlangsung dalam kurun 2–3 tahun ke depan, dan saat ini E10 belum menjadi kebijakan wajib penuh.

Analisis teknis menunjukkan bahwa kendaraan keluaran tahun 2010 ke atas — yang umumnya sudah menggunakan sistem injeksi modern dan material tahan etanol -- berpotensi masih bekerja normal dengan E10 tanpa modifikasi.

Baca Juga: Kebijakan Rp200 Triliun BI ke Bank: Negara Harus Hadir Tanpa Menelan Pasar

Sebaliknya, kendaraan produksi sebelum 2010 menghadapi risiko korosi pada pipa dan seal, serta ketidakcocokan sistem kontrol mesin.