NEWS SUMMARY:
- Pemerintah menegaskan kebijakan zero impor solar mulai 2026 seiring beroperasinya penuh RDMP Kilang Balikpapan berkapasitas 360.000 barel per hari.
- Kilang terbesar Indonesia ini memicu surplus solar 3–4 juta kiloliter pada 2026 dengan kualitas setara Euro V yang lebih ramah lingkungan.
- Penghentian impor solar diproyeksikan menghemat devisa hingga Rp68 triliun per tahun dan mempersempit ruang bisnis importir BBM.
24JAMNEWS.COM - Apakah Indonesia benar-benar siap mengakhiri ketergantungan impor solar setelah puluhan tahun bergantung pada pasokan luar negeri?
Seberapa besar dampak beroperasinya RDMP Kilang Balikpapan terhadap devisa negara dan peta bisnis energi nasional pada 2026?
Pemerintah menegaskan langkah strategis menuju kemandirian energi dengan menghentikan impor solar mulai 2026 seiring beroperasinya penuh RDMP Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur.
Baca Juga: Dari Panggung Komedi ke Debat Publik: Stand Up Comedy Mens Rea dan Kebebasan Berekspresi
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam peresmian kilang pada Senin, 12 Januari 2026.
Kebijakan ini menjadi bagian dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kedaulatan energi nasional.
RDMP Kilang Balikpapan Menjadi Tulang Punggung Swasembada Solar Nasional
RDMP Kilang Balikpapan meningkatkan kapasitas pengolahan dari 260.000 menjadi 360.000 barel per hari.
Baca Juga: Menghindari Ewuh Pakewuh: Alasan Prabowo Subianto Tak Mau Ketahui Daftar Korporasi Pelanggar Hukum
Kapasitas tersebut menjadikan kilang ini sebagai yang terbesar di Indonesia hingga saat ini.
Peningkatan kapasitas itu memungkinkan produksi solar berkualitas setara Euro V yang lebih ramah lingkungan.
Kementerian ESDM memproyeksikan surplus produksi solar nasional mencapai 3–4 juta kiloliter pada 2026.
Baca Juga: Dari Tekstil hingga Chip: Ratas di Hambalang Bahas Investasi Dolar AS 6 Miliar Proyek Hilirisasi
Surplus ini menandai perubahan signifikan dari posisi Indonesia sebagai negara pengimpor solar.
Artikel Terkait
Transfer Pricing Sawit: Skema Dagang CPO Dinilai Pangkas Basis Pajak Dan Penerimaan Negara
Aparat Gabungan Gagalkan Penyelundupan Pangan, Bawang Bombay Ilegal Disita di Semarang
Rakernas I PDIP 2026: Megawati Soroti Penangkapan Presiden Venezuela dan Hukum Internasional
SPHP Beras Masih Disalurkan Hingga Akhir Januari 2026, Pemerintah Siapkan 1,5 Juta Ton Tahun Ini
Unilever Indonesia Lepas SariWangi Rp1,5 Triliun ke Grup Jarum, Kontribusi Laba Hanya 3,1 Persen
Data Drone Emprit Ungkap Arah Dukungan Publik atas Kritik Pandji Pragiwaksono Lewat Stand Up Comedy
Jutaan Hektare Ditertibkan, Presiden Prabowo Kirim Sinyal Keras: Untik Tegakan Hukum Tanpa Intervensi
Polemik Stand Up Comedy Mens Rea: Laporan Polisi, Dukungan Publik, dan Data Media Sosial
Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen, Mengapa Pengangguran Tertinggi di ASEAN? Ini Penjelasan Strukturalnya
CBA Minta Kejati Jabar Usut Pengadaan PC Rp1,6 Miliar di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung