Saran ini menegaskan posisi Kementerian Keuangan yang berpegang pada data resmi BI dan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan klarifikasi langsung jika merasa ada ketidaksesuaian.
Soroti Simpanan Dana Pemda dalam Bentuk Giro
Selain menyoroti perbedaan data, Purbaya juga mengkritik kebijakan sejumlah pemerintah daerah yang masih menempatkan dana mereka dalam bentuk giro.
Baca Juga: Partai Gerindra di Posisi Teratas Survei IPO, Publik Nilai Kepemimpinan Prabowo Efektif
Menurutnya, langkah tersebut justru merugikan karena bunga giro jauh lebih rendah dibandingkan deposito.
“Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit, tapi di checking account. Checking account apa? Giro."
"Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa di checking? Ada yang di giro kalau gitu,” ungkap Purbaya.
Baca Juga: Utang KCIC Alami Pembengkakan Menjadi Sebesar 7,5 Miliar USD, Pemerintah Cari Jalan Tanpa APBN
Ia menegaskan, kebijakan semacam ini berpotensi menjadi perhatian lembaga audit negara. “Pasti nanti akan diperiksa BPK itu,” tambahnya.
Pernyataan ini menunjukkan kekhawatiran Kementerian Keuangan terhadap efisiensi pengelolaan kas daerah yang dapat berdampak pada optimalisasi pembangunan daerah.
Data Bank Indonesia Catat Simpanan Pemda Capai Rp233,97 Triliun
Berdasarkan data Bank Indonesia per 30 September 2025, total simpanan pemerintah daerah di perbankan tercatat mencapai Rp233,97 triliun.
Baca Juga: Pajak Online Shop 0,5 Persen Ditunda, Pemerintah Tunggu Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan data versi Kemendagri yang menyebutkan total simpanan sekitar Rp215 triliun.
Perbedaan data ini menimbulkan polemik di kalangan publik dan kepala daerah, terutama terkait keakuratan dan transparansi sumber data.
Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah pusat hanya akan mengacu pada data yang dihimpun BI.
Baca Juga: Kasus Private Jet Pimpiñan KPU: DPR Siap Periksa Penggunaan Dana Publik Miliaran Rupiah
Artikel Terkait
Beras Disubsidi Mencapai Rp150 Triliun, Badan Pangan Nasional Tegaskan Harga Harus Turun
Pajak Online Shop 0,5 Persen Ditunda, Pemerintah Tunggu Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
Sri Mulyani Rancang, Purbaya Tunda: Pajak Marketplace Baru Jalan Saat Ekonomi 6 Persen
Kasus Private Jet Pimpiñan KPU: DPR Siap Periksa Penggunaan Dana Publik Miliaran Rupiah
Fakta di Balik Dugaan Dana SebesarvRp4,1 Triliun APBD Jawa Barat yang Parkir di Bank
Partai Gerindra Unggul 33,5 Persen, DWS: Bukti Kepercayaan Publik terhadap Prabowo
Partai Gerindra di Posisi Teratas Survei IPO, Publik Nilai Kepemimpinan Prabowo Efektif
Kisah Inspiratif Krisdayanti, Raih Perak di World Kungfu Championships 2025 Tiongkok
Utang KCIC Alami Pembengkakan Menjadi Sebesar 7,5 Miliar USD, Pemerintah Cari Jalan Tanpa APBN
Menkeu Purbaya Tegaskan Data Resmi Dana Pemda Hanya Bersumber dari Bank Indonesia