Jokowi Tegaskan Kereta Cepat Jakarta Bandung Bukan Cari Laba, PEPS Nilai Klaim Tak Konsisten

“Skema B2B dipilih agar proyek ini tampak tidak membebani APBN, padahal kini kerugiannya justru sangat besar,” tambah Anthony.

Perbandingan Penawaran Jepang Dan Tiongkok dalam Proyek KCJB

Anthony juga menyoroti proses awal penentuan mitra proyek yang menurutnya menimbulkan pertanyaan serius.

Baca Juga: Hasil Riset Harvard: Kebahagiaan Naikkan Produktivitas Kerja Hingga Sebesar 13 Persen

Menurutnya, penawaran dari Jepang sebenarnya lebih murah secara total biaya, termasuk bunga pinjaman, dibandingkan dengan Tiongkok.

Namun, proyek akhirnya diberikan kepada pihak Tiongkok dengan alasan mengikuti skema B2B.

“Kalau proyek ini benar-benar investasi sosial, seharusnya Jepang yang menang karena biayanya lebih efisien dan ditanggung APBN,” kata Anthony.

Baca Juga: Dugaan Air Tanah Dalam Produk Aqua: Koalisi Kebenaran Desak Pemerintah Bertindak Cepat

Desakan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Proyek

Anthony menilai permasalahan utama proyek KCJB bukan sekadar soal untung atau rugi, melainkan potensi penyimpangan dan dugaan markup yang perlu diusut tuntas.

“Masalah KCJB adalah potensi kerugian keuangan negara dan indikasi penyimpangan dalam proses tender yang harus diselidiki,” tegasnya.

Ia menambahkan, upaya pembelaan bahwa proyek tersebut bersifat sosial tidak dapat menghapus tanggung jawab atas kerugian negara yang sangat besar.

Baca Juga: 100 Persen Tarif Baru Amerika Serikat Terancam Batal, Negosiasi dengan Tiongkok Terus Berlanjut

Perlunya Akuntabilitas dalam Proyek Infrastruktur Nasional

Kontroversi pernyataan Presiden Jokowi tentang “investasi sosial” KCJB menunjukkan perlunya transparansi dalam pengelolaan proyek strategis nasional.

Publik kini menanti kejelasan dan akuntabilitas pemerintah dalam menjelaskan penggunaan dana serta manfaat nyata proyek KCJB bagi masyarakat luas.****