Operasi Tangkap Tangan ke-6 KPK di 2025 Libatkan Gubernur Riau Abdul Wahid, Dugaan Suap Proyek

NEWS SUMMARY

• KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid dalam OTT, bersama sejumlah pejabat daerah dan menyita uang tunai sebagai barang bukti.
• Penangkapan ini merupakan OTT keenam KPK sepanjang 2025, menandai penguatan pengawasan terhadap pejabat daerah.
• KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan.

24JAMNEWS.COM - Apakah kepercayaan publik terhadap pemerintahan semakin diuji saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap ‎Abdul Wahid, Gubernur Riau, dalam sebuah operasi tangkap tangan yang menghentak?

KPK mengonfirmasi telah mengamankan Gubernur Riau Abdul Wahid bersama sembilan orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung di Provinsi Riau pada Senin, 3 November 2025.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut bahwa pihaknya masih berada di lapangan dan belum menyampaikan konstruksi perkara secara rinci.

Baca Juga: Vidi Aldiano Umumkan Hiatus 2025, Fokus Pulihkan Kanker Ginjal dan Siapkan Album Baru

Pihak yang diamankan masih berstatus diperiksa dan KPK memiliki waktu 1 × 24 jam untuk menentukan status hukumnya.

Diduga Terkait Proyek Dinas PUPR

KPK menyebut bahwa barang bukti berupa sejumlah uang telah disita dalam OTT tersebut.

Namun belum mengungkap secara resmi hubungan penangkapan dengan proyek tertentu

Baca Juga: Menkeu Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen 2025 Lewat Injeksi Dana Rp200 Triliun

“Tentunya ada sejumlah uang juga ya, nanti kami akan update soal itu,” ujar Budi Prasetyo.

Berdasarkan keterangannya, ada kemungkinan perkara ini terkait proyek di dinas PUPR Provinsi Riau, namun hal ini masih dalam proses pengembangan penyidikan.

Dampak Serangkaian OTT di Tahun 2025

Peristiwa ini menambah catatan serangan KPK terhadap pejabat publik di 2025 — menjadi OTT keenam yang dilakukan tahun ini di berbagai wilayah Indonesia.

Baca Juga: 5 Fakta Kongres Projo 2025: Budi Arie Setiadi Terpilih Kembali, Acara Tidak Dihadiri Jokowi

Kasus sebelumnya antara lain di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Sumsel), Provinsi Sumut, Kolaka Timur (Sultra), Jakarta dan Sulsel terkait kerja sama pengelolaan kawasan hutan, serta di Kementerian Ketenagakerjaan.