Jokowi Nilai Pro-Kontra Soeharto Merupakan Hal yang Wajar, 40 Nama Tengah Dikaji oleh Kemensos

NEWS SUMMARY

• Jokowi menegaskan setiap pemimpin, termasuk Soeharto dan Gus Dur, memiliki jasa besar bagi bangsa yang patut dihormati.
• Proses pemberian gelar Pahlawan Nasional harus melewati mekanisme resmi dan pertimbangan objektif.
• Jokowi menilai pro-kontra wajar dalam demokrasi, mendukung filosofi Mikul Duwur Mendhem Jero sebagai sikap menghormati pemimpin terdahulu.

24JAMNEWS.COM - Apakah semua presiden Indonesia layak mendapat gelar pahlawan nasional?

Pertanyaan ini mencuat di tengah perbincangan publik setelah muncul wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional.

Kepada dua mantan Presiden RI, Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Baca Juga: Sebanyak 2.766 Gempa Letusan Tercatat PVMBG, Gunung Semeru Masih Berstatus Waspada

Mantan Presiden Joko Widodo akhirnya menanggapi isu ini dengan pandangan menyejukkan.

Jokowi Sebut Semua Pemimpin Punya Jasa Bagi Bangsa

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menegaskan bahwa setiap pemimpin memiliki jasa dan kontribusi besar terhadap bangsa yang patut dihormati.

“Setiap pemimpin, baik Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur, pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara dan kita semuanya harus menghargai itu,” ujar Jokowi di Solo, Kamis (6/11/2025).

Baca Juga: 50,5 Persen Suara untuk Zohran Mamdani: Balasan Politik untuk Presiden Donald Trump

Pernyataan itu disampaikan setelah munculnya daftar 40 tokoh yang diusulkan menerima gelar Pahlawan Nasional oleh Kementerian Sosial.

Proses Penetapan Gelar Pahlawan Lewat Mekanisme Resmi

Jokowi menekankan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional tidak bisa dilakukan sembarangan.

“Pemberian gelar jasa terhadap para pemimpin itu juga melalui proses-proses, melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada dari tim pemberian gelar dan jasa,” jelasnya.

Baca Juga: Mengapa Kampung Kuta Ciamis Disebut Lembah Seribu Pantangan? Ini Alasannya

Proses ini dilakukan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang dipimpin Fadli Zon, setelah menerima rekomendasi dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf.