Anomali Bandara Industri: Menhan Sjafrie Temukan 3 Fungsi Negara Tidak Hadir di IMIP

NEWS SUMMARY:

• Menhan Sjafrie mengungkap anomali sebuah bandara industri yang beroperasi tanpa aparat negara, memicu kekhawatiran soal kedaulatan ekonomi dan keamanan nasional.
• Bandara yang dikaitkan dengan kawasan industri IMIP disebut tak memiliki Imigrasi, Bea Cukai, dan Airnav sehingga rawan celah pengawasan.
• Pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh dan laporan resmi akan disampaikan Menhan kepada Presiden Prabowo.

24JAMNEWS.COM - Bagaimana mungkin sebuah bandara dapat beroperasi tanpa satu pun perangkat negara yang seharusnya menjadi garda utama pengawasan?

Dan apa dampaknya ketika celah seperti itu dibiarkan terbuka di tengah intensifnya aktivitas industri strategis nasional?

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap dugaan anomali serius terkait operasional salah satu bandara di kawasan industri di Morowali, Sulawesi Tengah.

Baca Juga: Prabowo Targetkan 1 MW PLTS per Desa, Pemerintah Percepat Eksekusi dan Penertiban Tambang Ilegal

Pernyataan tersebut disampaikan seusai menyaksikan Latihan Terintegrasi TNI di Morowali yang menyoroti kerentanan infrastruktur strategis nasional.

Sjafrie menjelaskan bahwa bandara tersebut diduga beroperasi tanpa kehadiran perangkat negara seperti Imigrasi, Bea Cukai, dan Airnav Indonesia.

Ia menilai absennya fungsi negara di bandara komersial maupun privat dapat membuka celah risiko keamanan dan kedaulatan ekonomi.

Baca Juga: 6 Pertimbangan Syuriyah PBNU yang Menjadi Dasar Pemberhentian Gus Yahya dari Tanfidziyah

Menurut laporan berbagai media, bandara yang dimaksud berkaitan dengan fasilitas udara milik Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang diresmikan pada 2019.

Pernyataan Menhan Tentang Risiko Kedaulatan Ekonomi Nasional

Sjafrie menegaskan bahwa situasi ini merupakan anomali yang tidak boleh dibiarkan, mengingat aktivitas industri bernilai tinggi terjadi di kawasan tersebut.

Ia menekankan tidak boleh ada “negara di dalam negara” dalam bentuk fasilitas industri yang berjalan tanpa struktur pengawasan pemerintah.

Menurutnya, kehadiran perangkat negara di semua pintu keluar-masuk wilayah sangat penting bagi perlindungan ekonomi dan keamanan nasional.

Baca Juga: Negosiasi Utang Rp 18 Triliun Whoosh: Danantara dan Menkeu Siapkan Proposal untuk Tiongkok