Institusi Keamanan Disorot Presiden: Oknum TNI-Polri Diduga Terlibat Penyelundupan dan Illegal Mining

NEWS SUMMARY:

• Presiden Prabowo menerima laporan resmi keterlibatan oknum TNI-Polri dalam penyelundupan dan tambang ilegal yang merugikan negara dan merusak kepercayaan publik.
• Arahan tegas disampaikan langsung kepada Panglima TNI dan Kapolri agar menindak tanpa pandang bulu aparat yang terlibat atau melindungi kejahatan SDA.
• Praktik ilegal seperti illegal mining, illegal logging, dan pemalakan disebut masih terjadi luas meski operasi penegakan hukum terus digencarkan.

24JAMNEWS.COM - Apakah integritas penegak hukum kini sedang diuji oleh praktik penyelewengan sumber daya nasional?

Bagaimana dampak keterlibatan oknum TNI-Polri terhadap keamanan sumber daya Indonesia?

Presiden Prabowo Subianto mengakui adanya keterlibatan aparat TNI dan Polri dalam praktik ilegal.

Baca Juga: 15 WNA Tiongkok, Drone Misterius, dan Dugaan Penyerangan ke Prajurit TNI di Tambang Ketapang

Sdperti penyelundupan sumber daya alam, pembalakan hutan liar, dan penambangan tanpa izin, yang merusak lingkungan dan merugikan negara secara signifikan.

Prabowo menyampaikan hal itu saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, 15 Desember 2025.

Berdasarkan laporan yang diterima dari penegak hukum dan sumber internal TNI, terdapat pejabat dan anggota aparat yang diduga terlibat langsung.

Baca Juga: Skema Kemitraan ESDM Hadapi Tambang Ilegal, Negara Terancam Rugi Triliunan Rupiah

Maupun melindungi kegiatan kriminal tersebut, yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka untuk diberantas.

Presiden menyatakan bahwa tindakan seperti ini menunjukkan kegagalan integritas aparat penegak hukum yang harus segera diperbaiki demi tercapainya supremasi hukum.

Instruksi Tegas untuk TNI Dan Polri

Prabowo secara eksplisit meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Baca Juga: 15 WNA Tiongkok Terlibat Penyerangan Tambang Ketapang, Keamanan Korporasi Disorot Tajam

Untuk mengambil tindakan hukum tegas terhadap aparat yang terbukti terlibat atau melindungi aktivitas ilegal tersebut tanpa pandang bulu.