Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas kawasan sekaligus meningkatkan interoperabilitas militer kedua negara.
Menurut Sjafrie Sjamsoeddin, penguatan kapasitas ini tetap berada dalam koridor politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
Baca Juga: Langkah Strategis OJK Tingkatkan Kepercayaan Investor Lewat Transparansi dan Tata Kelola Pasar Modal
Kesepakatan Kemanusiaan dan Sejarah Lewat Kerja Sama DPAA
Selain MDCP, kedua negara juga menandatangani nota kesepahaman terkait Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA).
Penandatanganan dilakukan oleh Mayjen TNI Agus Widodo dan Direktur DPAA Kelly K McKeague di hadapan kedua menteri.
Kerja sama ini berfokus pada pencarian, identifikasi, dan repatriasi sisa-sisa personel militer Amerika Serikat dari Perang Dunia II di Indonesia.
Baca Juga: Dukungan Rusia Buka Jalan Indonesia Gabung BRICS, Ini Dampak Strategis Bagi Ekonomi Nasional
Program ini memiliki nilai kemanusiaan sekaligus historis, serta dilaksanakan dengan persetujuan resmi pemerintah Indonesia.
Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa pelaksanaannya harus mematuhi hukum nasional dan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal.
Isu Overflight dan Penegasan Kedaulatan Jadi Perhatian Pemerintah
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas usulan Letter of Intent terkait overflight clearance dari pihak Amerika Serikat.
Baca Juga: Peringatan Menteri Energi AS Harga Minyak Bisa Naik Tajam Hingga Distribusi Global Pulih Kembali
Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa dokumen tersebut masih bersifat usulan dan belum mengikat secara hukum.
Pemerintah Indonesia akan meninjau secara cermat berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip kedaulatan negara.
Sejumlah penyesuaian telah dilakukan dalam pembahasan awal guna memastikan tidak ada pelanggaran terhadap hukum nasional.
Baca Juga: Rupiah Tembus Rp17.000 Per Dolar AS, IHSG Melemah Meski Sentimen Global Mulai Positif Lagi