Dari Lingkungan ke Perut: Dilema Penutupan Tambang Rakyat di Cigudeg Kabupaten Bogor

24JAMNEWS.COM - Mengapa masalah tambang Cigudeg berlarut meski pemerintah berupaya menata sektor pertambangan?

Apakah penutupan ini bagian dari upaya penegakan aturan lingkungan yang lebih ketat?

Konflik Kebijakan dan Protes Warga di Cigudeg

Ratusan hingga ribuan warga di tiga kecamatan di Kabupaten Bogor menggelar aksi unjuk rasa besar pada 12 Januari 2026.

Baca Juga: Fitch Beri BBB untuk Surat Utang Dolar AS Indonesia, Cadangan Devisa Jadi Sorotan Utama

Mereks menolak dampak kebijakan penutupan aktivitas pertambangan yang dinilai menghancurkan mata pencaharian mereka.

Demonstran menyampaikan dua tuntutan utama: realisasi kompensasi yang dijanjikan serta pembukaan kembali usaha pertambangan di wilayah mereka.

Aksi ini menutup jalur nasional dan memicu kemacetan panjang sebelum upaya negosiasi berhasil membuka kembali akses jalan.

Baca Juga: Peringkat Bergeser Awal 2026, Konglomerat Jember Salip Bill Gates RI di Daftar 10 Terkaya Indonesia

Penutupan Tambang Sebagai Bagian Dari Penataan Sektor

Penutupan kegiatan tambang di Cigudeg dan wilayah Bogor Barat berakar pada kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melakukan penertiban sektor pertambangan demi mencegah kerusakan lingkungan dan aktivitas ilegal.

Surat edaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat beberapa waktu lalu menghentikan sementara operasi tambang untuk memastikan tata kelola yang lebih baik.

Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menegaskan penertiban praktik pertambangan tanpa izin sesuai regulasi.

Baca Juga: Dugaan Rekayasa PBB Rp75 Miliar di KPP Madya Jakarta Utara, Suap Rp4 Miliar Disamarkan Kontrak

Peran Aparat dan Dialog Publik Menjaga Kondusivitas

Dalam peristiwa ini, Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto terlibat langsung meredam potensi kericuhan.

Dengan berdialog bersama para pengunjuk rasa dan membuka akses jalan yang sempat diblokade.