Tetapi di sisi lain, sinergi hukum di ESDM bisa melemah jika kolaborasi aktif aparat ditarik.
Baca Juga: Pemerintah Sita 250 Ton Beras Ilegal di Sabang, Stok Nasional Tembus 3,8 Juta Ton
Bahlil sendiri mengakui bahwa sinergi itu memberikan dampak signifikan di sektor energi di mana pengawasan sangat krusial demi menghindari praktik ilegal maupun penyalahgunaan izin pertambangan dan migas.
Catatan Regulasi dan Langkah Berikutnya
Ke depannya, publik akan mencermati bagaimana pemerintah lewat kementerian terkait mengartikulasikan implementasi putusan MK dalam regulasi teknis, terutama soal penempatan aparat aktif di kementerian.
Bahlil menegaskan komitmennya untuk mengikuti arahan.
Baca Juga: Investasi Rusia 2025: Sistema Group Tawarkan Kerja Sama Kapal Listrik dan Obat Murah
"Setelah ada keputusan MK, nanti kita lihat perkembangan apa yang menjadi kajian dari Menpan RB, kemudian Mendagri, kemudian Menteri Hukum … itu akan menjadi rujukan.” ****
Artikel Terkait
Kasus Pajak 2016–2020: Kejagung Cegah Direktur Utama Djarum dan 4 Tokoh Lain, Ini Rangkaian Datanya
Djarum Angkat Suara Setelah Direktur Utamanya Dicekal: Fakta, Data, dan Status Hukum
Tiga Klarifikasi Kunci Sherly Terkait Saham Warisan Tambang dan Polemik Konflik Kepentingan
Ketimpangan Aset 98 Persen pada 0,02 Penduduk: INDEF Dorong Reformasi Ekonomi Berkeadilan
Konsumsi Rumah Tangga Tertinggal dari PDB: INDEF Tanggapi Dampaknya bagi Target Ekonomi 2026
Sistema Group Tertarik Investasi Kapal Listrik 100–200 Penumpang di Indonesia
Minat Investasi Rusia Meningkat: Sistem Group Bahas Farmasi dan Kapal Listrik
24JNN Capai 12 Portal Berita Aktif dalam Sebulan Bersama Promedia, Targetkan 50 Portal 2025
Produksi Beras 34,7 Juta Ton, Pemerintah Tetap Waspadai Penyusupan Ilegal
Pakar Hukum Ungkap Alasan Kematian Mendadak Dirut BJB Perlu Penyidikan Menyeluruh