Risiko Tata Kelola Jadi Sorotan Para Ekonom INDEF
Nur menyampaikan bahwa minimnya mekanisme audit dan pengawasan formal membuat ruang risiko Danantara cukup besar.
Jika tidak diantisipasi sejak awal, terutama karena skala asetnya yang sangat besar.
Baca Juga: Lokasi Temuan Kayu Terseret Banjir Sumatra Diusut Kemenhut, Pemerintah Siapkan Moratorium PHAT
Ia menekankan pentingnya pengawasan yang selaras dengan praktik internasional, termasuk transparansi alokasi investasi.
Reindustrialisasi Butuh Peran Strategis Investasi Jangka Panjang
Peneliti INDEF, Abdul Hakam Naja, menjelaskan bahwa Danantara tidak boleh hanya berorientasi pada imbal hasil jangka pendek.
Karena Indonesia sedang menghadapi turunnya kontribusi manufaktur dari 30 persen PDB pada awal 2000-an menjadi sekitar 19 persen pada 2025.
Baca Juga: 2.645 Titik Tambang Emas Ilegal: Data Kerusakan Lingkungan dari Aceh hingga Gorontalo
Menurutnya, Danantara harus berperan sebagai penggerak hilirisasi, riset, inovasi, dan transisi energi hijau agar struktur ekonomi Indonesia kembali kuat.
"Kalau Danantara hanya mencari imbal hasil cepat, kita akan mengulang kesalahan masa lalu,” tegas Hakam.
Ekosistem Halal Perlu Terhubung dengan Pembiayaan Jangka Panjang
Peneliti INDEF lainnya, Handi Risza Idris, memaparkan bahwa Indonesia masih menjadi importir besar produk halal meskipun kontribusi usaha syariah telah mencapai 46,72 persen PDB pada 2024.
Baca Juga: Fakta Baru Izin Bandara IMIP: Klarifikasi Luhut dan Perubahan Status Internasional 2025
Ia menilai Danantara dapat mengisi kekosongan pembiayaan jangka panjang untuk industri halal, mulai dari pangan, logistik, hingga kawasan industri.
"Jika kita tidak memperkuat sisi produksi, kita akan tetap menjadi pasar,” ujarnya.
Integrasi Kebijakan Menjadi Kunci Masa Depan Ekonomi Syariah
Para narasumber sepakat bahwa integrasi kebijakan lintas lembaga menjadi kunci pembentukan ekosistem ekonomi syariah yang tidak terfragmentasi.