NEWS SUMMARY:
- Jayu dalam jumlah besar terseret banjir di Sumatera, memicu penelusuran legalitas dan rantai distribusi oleh Kementerian Kehutanan.
- Kemenhut menemukan kayu berasal dari pohon lapuk, tumbang, dan penebangan sah milik pemegang hak atas tanah yang tercatat di sistem resmi.
- Pemerintah menyiapkan moratorium layanan PHAT serta memperketat pengawasan untuk mencegah pencucian kayu dan mengurangi risiko bencana.
24JAMNEWS.COM - Mengapa bongkahan kayu dapat terbawa banjir hingga berbagai daerah di Sumatera.
Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik pergerakan kayu yang kini ditelusuri oleh otoritas kehutanan?
Pertanyaan ini mengemuka setelah temuan kayu memicu penelusuran legalitas di sejumlah provinsi terdampak banjir.
Baca Juga: 2.645 Titik Tambang Emas Ilegal: Data Kerusakan Lingkungan dari Aceh hingga Gorontalo
Operasi Penelusuran Kayu Menguat Setelah Temuan Kayu Meluas
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan menelusuri asal kayu yang terseret banjir di berbagai wilayah Sumatra.
Kayu berasal dari pohon lapuk, tumbang, dan sebagian dari area penebangan sah milik pemegang hak atas tanah.
Pengelolaan kayu Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) tercatat melalui sistem penatausahaan hasil hutan dan legalitas desa.
Baca Juga: Fakta Baru Izin Bandara IMIP: Klarifikasi Luhut dan Perubahan Status Internasional 2025
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa distribusi kayu melibatkan banyak entitas pengawasan daerah.
Penelusuran Modus Pencucian Kayu Menggunakan Skema PHAT
Operasi dilakukan di Aceh Tengah, Kepulauan Riau, Mentawai, Sumatra Barat, Solo, Simalungun, dan Tapanuli Selatan.
Dirjen Gakkum mengungkap adanya indikasi modus operandi pencucian kayu melalui pemanfaatan skema PHAT.
Pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan multi-pintu tindak pidana kehutanan.
Artikel Terkait
Jabatan Gus Yahya Dicabut pada 26 November: Data Kunci Transisi Kepemimpinan PBNU
Syuriyah PBNU Putuskan Pemberhentian Gus Yahya pada 00.45 WIB: Ini Dampak Organisasi
ETF Hingga Indeks Baru: 6 Kriteria Saham Incaran Danantara Dorong Modernisasi BEI 2025
Alasan Jokowi Bantah Peresmian Bandara IMIP dan Beri Penegasan Bandara yang Ia Resmikan
Fakta Penting Klarifikasi Jokowi Mengenai Isu Peresmian Bandara Khusus IMIP di Morowali
Prabowo Cek Tapanuli Tengah: Cuaca Mulai Membaik dan Proyeksi Terburuk Dinilai Sudah Terlewati
Prabowo Tegaskan Perubahan Iklim Nyata, Dorong Penguatan Fungsi Pemerintah Jaga Lingkungan
Data Penting Polemik Bandara IMIP: Dari Rapat Kabinet Hingga Statusnya Menjadi Internasional
20 Kg Emas Ilegal Per Hari dari Merangin: Ancaman TNKS dan Konflik Penegakan Hukum
Danantara Kaji Penawaran 35 Persen Saham Lotte Chemical dalam Proyek 4 Miliar Dolar AS