24JAMNEWS.COM - Apakah transaksi teknologi yang telah rampung bertahun lalu masih bisa dianggap ancaman serius bagi keamanan nasional sebuah negara adidaya?
Mengapa akuisisi semikonduktor bernilai hanya Dolar AS 2,92 juta kini menjadi ujian awal kebijakan keras Presiden Donald Trump terhadap akses teknologi strategis oleh Tiongkok?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi membatalkan akuisisi aset semikonduktor milik korporasi Emcore oleh HieFo melalui perintah eksekutif awal Januari 2026.
Baca Juga: Pembukaan BEI 2026 Tanpa Presiden, Menkeu Tekankan Prioritas Bencana dan Stabilitas Ekonomi
Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah menerima rekomendasi Komite Investasi Asing di Amerika Serikat atau CFIUS terkait risiko keamanan nasional.
Akuisisi tersebut sebenarnya telah rampung pada April 2024 saat pemerintahan Presiden Joe Biden masih berkuasa.
Namun, pemerintahan Trump menilai kendali korporasi yang dikaitkan dengan warga negara Tiongkok atas aset chip digital Emcore berpotensi membahayakan kepentingan strategis Amerika Serikat.
Baca Juga: Macan Tutul Jawa dan Efek Domino Ekologi: Dari Hutan Menyempit hingga Ledakan Hama
Perintah Eksekutif Trump Dan Peran Keamanan Nasional
Gedung Putih menyatakan Trump menggunakan kewenangan penuh presiden berdasarkan undang-undang keamanan nasional Amerika Serikat.
Langkah ini menandai awal pendekatan lebih ketat pemerintahan Trump terhadap investasi asing di sektor teknologi sensitif.
Menurut dokumen resmi Gedung Putih, terdapat “bukti kredibel” bahwa kepemilikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan non-komersial.
Baca Juga: Tambang Vale Indonesia Terhenti Awal 2026, RKAB Belum Terbit Jadi Faktor Kunci Produksi Nikel
Bukti tersebut menjadi dasar hukum pembatalan meski nilai transaksi relatif kecil.
CFIUS merekomendasikan divestasi penuh karena aset yang diakuisisi berkaitan dengan desain, fabrikasi, dan pemrosesan wafer semikonduktor.
Artikel Terkait
Akhir 29 Tahun Pernikahan: Sidang Perceraian Atalia Praratya Berjalan Kondusif di PA Bandung
Lebih 1.000 Tambang Ilegal Disorot, Bahlil Siapkan Dirjen Gakkum ESDM untuk Perkuat Penegakan Hukum
APBN 2026 Rp2.567,9 Triliun, Pemerintah Fokuskan 8 Program Prioritas Dongkrak Ekonomi
Data IUCN Ungkap Krisis Macan Tutul Jawa: Konflik Tinggi, Pelepasliaran Minim
Ketika Hutan Terputus: Mengapa Macan Tutul Jawa Kian Sering Konflik dengan Manusia
Prabowo Pilih Tinjau Bencana Aceh, Pemerintah Pastikan Komitmen Ekonomi Tetap Kuat di 2026
Absennya Presiden di BEI 2026 Dijelaskan Menkeu, Target IHSG 10.000 Tetap Dicanangkan
Produksi Nikel Tertahan, Operasional Tambang PT Vale Indonesia Terhenti Karena RKAB 2026
PT Vale Indonesia Setop Operasional Tambang, Izin RKAB 2026 Belum Terbit dari Kementerian ESDM
5 Proyek Hilirisasi Danantara Senilai Rp100 Triliun Masuk Tahap Groundbreaking Februari 2026