NEWS SUMMARY:
- Jokowi membantah pernah meresmikan bandara khusus milik korporasi IMIP di Morowali dan menegaskan hanya meresmikan Bandara Maleo pada 2018.
- Polemik muncul setelah Menteri Pertahanan menyoroti ketiadaan petugas negara seperti imigrasi dan bea cukai di bandara khusus IMIP.
- PT IMIP menegaskan bandara khusus mereka legal dan beroperasi berdasarkan izin Kemenhub serta diatur oleh UU Penerbangan.
24JAMNEWS.COM - Mengapa sebuah bandara khusus yang dikelola korporasi swasta kembali memicu polemik nasional?
Dan mengapa nama Joko Widodo kembali terseret dalam isu yang diklaimnya tidak pernah ia lakukan?
Presiden Ketujuh RI Joko Widodo menegaskan bahwa ia tidak pernah meresmikan bandara khusus milik korporasi PT Indonesia Morowali Industrial Park di Morowali.
Baca Juga: Polemik PBNU 26 November: Fakta Pemberhentian Gus Yahya dan Kendali di Tangan Rais Aam
Jokowi menyatakan bahwa satu-satunya bandara yang pernah ia resmikan di wilayah tersebut adalah Bandara Maleo pada Desember 2018.
Ia menjelaskan bahwa Bandara Maleo merupakan proyek pemerintah yang mulai dibangun sejak 2007 dan ditujukan untuk mendukung konektivitas masyarakat Morowali.
Pernyataan ini disampaikan Jokowi sebagai tanggapan atas klaim sebagian pihak yang mengaitkan dirinya dengan peresmian bandara khusus PT IMIP.
Baca Juga: Kolaborasi 2 Jaringan Besar Hadirkan 36 Media untuk Tingkatkan Publikasi Korporasi Nasional
Jokowi merespons tudingan tersebut dengan nada santai sambil menegaskan bahwa informasi terkait dirinya harus mengutamakan ketepatan fakta.
Polemik Bandara Khusus IMIP yang Mengundang Sorotan Publik
Polemik bermula ketika Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mempertanyakan ketiadaan perangkat negara seperti imigrasi dan bea cukai di bandara tersebut.
Sjafrie berpendapat bahwa absennya perangkat negara dapat menimbulkan kerentanan terhadap tata kelola keamanan ekonomi nasional.
Baca Juga: Silaturahmi Pengajian Mantan Surya di Menara Rungkut Berlangsung dengan Meriah dan Guyub
Situasi ini memancing perhatian publik karena aktivitas penerbangan di kawasan industri kerap berhubungan dengan logistik bernilai strategis.
Artikel Terkait
Pajak 2025 Baru Terealisasi 1.459 Triliun, Komisi XI Gencar Kritik, Purbaya Beri Respons Bernada Sindiran
Realisasi Pajak 70 Persen: Komisi XI Desak Reformasi, Purbaya Singgung Peluang Pajak DPR Dinaikkan
Poin-poin Klarifikasi KCI soal Tumbler Hilang dan Tekanan Publik terhadap Petugas Garda Depan
Kronologi 24 Jam Insiden Tumbler KRL: Dari Tas Tertinggal hingga Debat Nasional di Media Sosial
Risalah Tiga Hari Syuriyah PBNU: Respons Cak Imin dan Penegasan Mandat Muktamar Gus Yahya
Isu Utama di Balik Desakan Mundur Gus Yahya dan Seruan Penyelesaian Secara Internal dari Cak Imin
Kejagung Sita Alphard dan 2 Moge dalam Pengusutan Dugaan Suap Pajak Libatkan Korporasi PT Darum
Dugaan Pengurangan Pajak 2016–2020: Kejagung Telusuri Pemufakatan Pegawai Pajak dan PT Djarum
Keputusan 00.45 WIB: Poin Penting Pencabutan Wewenang Ketua Umum PBNU Gus Yahya
Danantara Seleksi 6 Indikator Utama Untuk Investasi Saham, BEI Siapkan Indeks Baru 2025