Proyek Kereta Cepat Whoosh ke Surabaya: Pemerintah Hitung Ulang di Tengah Utang Rp116 Triliun

“Bayangkan, jika Jakarta–Surabaya bisa ditempuh dalam waktu tiga jam, tentu ini sangat berdampak pada konektivitas dan mobilitas masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga: 2025 Jadi Tahun Penentu, Presiden Prabowo Siapkan Langkah Tekan Pengangguran RI

Menurut AHY, percepatan perjalanan antarkota besar juga akan membuka peluang ekonomi baru, terutama bagi kalangan pelajar, pekerja, dan pelaku bisnis.

“Kalau masih kuliah di Surabaya, bisa setiap hari pulang pergi tiga jam sambil ngerjain paper atau meeting,” imbuhnya.

Keterbatasan Anggaran dan Pemerataan Pembangunan Jadi Tantangan

Meski begitu, AHY menekankan pentingnya kehati-hatian dalam alokasi anggaran, agar proyek besar seperti ini tidak menimbulkan ketimpangan pembangunan.

Baca Juga: Konsumsi Rumah Tangga Diprediksi Tumbuh 5,5 Persen Berkat Suntikan Dana Rp200 Triliun

“Kalau kita fokus ke sana saja (rute Surabaya), tentu seperti tidak sensitif terhadap kebutuhan pemerataan pembangunan wilayah,” ucapnya.

Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin hanya mengedepankan proyek ambisius tanpa mempertimbangkan kondisi fiskal dan kebutuhan daerah lain.

“Kita tidak bisa hanya fokus pada satu hal, tapi juga selalu dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Tanpa mengesampingkan pemerataan, kita harus hitung dengan baik,” tegas AHY.

Baca Juga: ISEA Berhasil Bukukan Laba Bersih Rp3,58 Miliar, Pendapatan Tumbuh 125 Persen

Kawasan Transit Harus Memberi Nilai Tambah Ekonomi

Selain soal anggaran, AHY menekankan pentingnya manfaat ekonomi yang nyata dari pembangunan jalur kereta cepat, terutama di kawasan transit.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya membangun jalur fisik, tetapi juga perlu memastikan kawasan transit memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Kawasan-kawasan transit itu harus menjadi nilai tambah yang juga bisa mendukung stabilitas pembiayaan melalui pengembangan konsep TOD (Transit Oriented Development),” jelas AHY.