Laporan JATAM: Lima Korporasi Tambang dan Risiko Konflik Kepentingan Pengawasan Daerah

Dalam dokumen bertajuk "Konflik Kepentingan Gurita Bisnis Sherly Tjoanda" JATAM menyebut keterhubungan bisnis dan jabatan publik berpotensi menciptakan ketidaksetaraan akses bagi warga terhadap ruang hidupnya.

Dampak Lingkungan yang Ditengarai Berkaitan dengan Aktivitas Tambang

Kerusakan pesisir di Pulau Gebe serta pencemaran sungai di Bacan menjadi beberapa temuan dampak lingkungan yang disorot Jaringan Advokasi Tambang dalam laporan pemantauan lapangan.

Baca Juga: Usai Rilis, Aplikasi TRING Pegadaian Dikritik Pengguna karena Gangguan OTP dan Migrasi Akun

Relasi kebijakan daerah dengan operasi tambang disebut penting diawasi karena warga dilaporkan menghadapi intimidasi dan kriminalisasi saat mempertahankan lahan dari ekspansi industri sumber daya.

Laporan lain bertajuk "Kejahatan Lingkungan 100 Hari Kerja Sherly Tjoanda" menyoroti lemahnya pengawasan yang dianggap melemah karena pejabat publik memiliki potensi kedekatan dengan aktor usaha di wilayah konsesi.

JATAMmenilai akuntabilitas pemerintah daerah harus menjadi prioritas agar penegakan hukum lingkungan tidak terhambat oleh konflik kepentingan dalam struktur birokrasi.

Baca Juga: Pendanaan 750 Juta Dolar AS Dorong Akuisisi SPBU Esso dan Ekspansi Energi Hilir Chandra Asri

Desakan Audit Menyeluruh dan Harapan Warga Atas Transparansi

Melky meminta pemerintah pusat termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi serta instansi lingkungan agar melakukan audit legalitas izin dan dampak operasi seluruh korporasi yang dikaitkan dalam laporan.

Menurutnya audit independen diperlukan untuk memastikan bahwa pengawasan tidak dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam kegiatan usaha yang berada di bawah wilayah administrasinya.

Audit komprehensif menjadi mekanisme pencegahan konflik kepentingan sekaligus memastikan keberlanjutan lingkungan dalam wilayah produksi mineral.

Baca Juga: Dari Truk Modifikasi ke Tambang Ilegal: Jejak 42 Ton BBM Subsidi yang Disembunyikan di Bangka

Transparansi kepemilikan korporasi dan rekam jejak perizinan sangat diperlukan agar keputusan publik tidak dipengaruhi pihak yang berpotensi memperoleh keuntungan ekonomi pribadi.

Hingga artikel ini diterbitkan pihak Gubernur Sherly Tjoanda belum memberikan tanggapan resmi atas temuan JATAM dan desakan audit oleh lembaga masyarakat sipil.****