Terkait Kasus Beras Ilegal Sabang, Pemerintah Tegaskan Tidak Keluarkan Izin Impor Beras

Stok beras pemerintah di Perum Bulog juga mencapai 3,8 juta ton. Ini adalah rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Proyeksi stok nasional hingga awal 2026 diperkirakan mencapai 12,89 juta ton.

Baca Juga: Curah Hujan Tinggi, Pemantauan PT Vale Perkuat Upaya Mitigasi pada Tahap Konstruksi Proyek Pomalaa

Kebijakan Pemerintah Tegas Tolak Impor Beras

Mentan/Kepala Bapanas menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan pemerintah melarang impor beras karena stok nasional yang melimpah.

Amran mengingatkan pentingnya nasionalisme dalam menjaga swasembada pangan.

Baca Juga: Fakta Penting Setelah Wafatnya Dirut Bank BJB Yusuf Saadudin dan Dampaknya pada Stabilitas Emiten Terbuka

Tidak ada ruang bagi pihak mana pun untuk mengganggu stabilitas dengan tindakan ilegal.

Pemerintah juga mendalami kemungkinan kasus serupa di wilayah lain seperti Batam.

Penegakan Hukum Kunci Utama Jaga Ketahanan Pangan

Penegakan hukum dan pengawasan ketat menjadi kunci menjaga harga pangan stabil.

Baca Juga: Boy Thohir Tambah 3,14 Juta Saham TRIM, Perkuat Kepemilikan Senilai Rp1,72 Triliun

Langkah ini sekaligus melindungi kepentingan petani dan konsumen Indonesia.

Siaran pers resmi Bapanas mengutip kedekatan stok dan proyeksi produksi yang kuat.

Nilai strategis ini harus dilindungi dari praktik penyelundupan beras ilegal yang merugikan bangsa.****