Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa meski secara kepemilikan Indonesia lebih besar, kendali teknis dan keuangan masih berada di tangan mitra Tiongkok.
Baca Juga: Menko AHY Tekankan Sinergi Nasional di Rakernas XXI PSMTI untuk Indonesia Emas 2045
Tenaga Kerja Lokal Belum Jadi Prioritas di Proyek KCIC
Mahfud juga menyinggung data riset thepeoplesmap.net yang menyebutkan ada kesepakatan untuk menyerap 24 ribu tenaga kerja lokal dari total 39 ribu pekerja.
Namun, realisasinya mayoritas posisi manajemen tingkat atas tetap diisi ekspatriat asal Tiongkok, sedangkan tenaga kerja Indonesia lebih banyak di level operator dan buruh lapangan.
“Mayoritas manajemen top level adalah ekspatriat Tiongkok, sedangkan dari Indonesia sebagian besar hanya buruh kecil,” kata Mahfud.
Baca Juga: Riset: Bangun Pagi Tingkatkan Potensi Penghasilan Hingga 4 Persen Menurut Studi Global
Ia menilai hal ini menjadi cerminan ketimpangan antara kepemilikan saham dan kendali operasional di lapangan.
Respons Tiongkok: Proyek Buka Lapangan Kerja dan Dorong Ekonomi
Menanggapi sorotan tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, menyatakan bahwa proyek Whoosh memberikan manfaat ekonomi nyata bagi Indonesia.
“Kereta ini telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang dan menciptakan lapangan kerja luas bagi masyarakat setempat,” ujar Guo Jiakun kepada awak media pada 20 Oktober 2025.
Baca Juga: Riset: Bangun Pagi Tingkatkan Potensi Penghasilan Hingga 4 Persen Menurut Studi Global
Ia juga menambahkan bahwa kedua negara terus menjalin koordinasi erat untuk menjaga pengoperasian kereta cepat yang aman dan stabil.
“Tiongkok siap bekerja sama dengan Indonesia untuk memastikan pengoperasian yang berkualitas tinggi,” imbuhnya.
Rencana Restrukturisasi dan Masa Depan Proyek Whoosh
Pemerintah Indonesia disebut tengah menyiapkan langkah restrukturisasi utang proyek KCIC dengan tenor pembayaran hingga 40 tahun.
Baca Juga: Dampak Truk ODOL Aqua: Jalan Cepat Rusak, Gubernur Dedi Mulyadi Siapkan Sanksi Tegas
Negosiasi lanjutan akan dilakukan ke Tiongkok agar tercapai kesepakatan pembiayaan yang lebih berkelanjutan.