Presiden Prabowo Turunkan HET Pupuk 20 Persen, 155 Juta Petani Rasakan Dampak Langsung

NEWS SUMMARY:

• HKTI nilai kebijakan pupuk turunkan biaya produksi petani.
• Penurunan harga berdampak bagi 155 juta penerima manfaat.
• Pemerintah pastikan pasokan pupuk lancar dan tepat sasaran.

24JAMNEWS.COM - Apakah penurunan harga pupuk bersubsidi benar-benar mampu mengubah kesejahteraan petani di tengah tantangan pangan nasional yang kian kompleks?

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen melalui kebijakan efisiensi nasional.

Baca Juga: Bukalapak Buyback Saham Rp420,8 Miliar, Optimalkan Sisa Dana Sebelumnya

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts/SR.310/M/10/2025 yang ditetapkan pada 22 Oktober 2025 dan diumumkan langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Langkah ini menurunkan harga pupuk urea dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840.

NPK kakao dari Rp3.300 menjadi Rp2.640, ZA khusus tebu dari Rp1.700 menjadi Rp1.360, serta pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640 per kilogram.

Baca Juga: PHE Catat Produksi Migas 1,04 Juta BOEPD, Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Menteri Amran menegaskan kebijakan ini dilakukan melalui efisiensi dan realokasi anggaran yang tepat sasaran tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dampak Langsung Terhadap Kesejahteraan Petani Indonesia

Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Abdul Kadir Karding, menyebut kebijakan efisiensi ini membawa manfaat nyata bagi petani di seluruh Indonesia.

Menurutnya, penurunan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen membuat petani memperoleh pupuk dengan harga lebih terjangkau dan pasokan yang lebih lancar di lapangan.

Baca Juga: Setahun Prabowo–Gibran: Ekonomi Tumbuh 5,12 Persen, Tapi Belum Berubah Struktural

“Kebijakan efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo sangat terasa manfaatnya, kini petani dapat membeli pupuk dengan harga yang lebih ringan,” ujar Karding di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Ia menilai langkah tersebut menjadi bukti perhatian besar Presiden terhadap sektor pertanian yang menjadi fondasi utama kedaulatan pangan nasional.