bisnis

Data Baru: Bandara IMIP Beroperasi Sejak 2019 Tanpa Perangkat Negara, Apa Dampaknya?

Jumat, 28 November 2025 | 05:00 WIB
Menhan Sjafrie saat meninjau Morowali mengungkap anomali bandara tanpa aparat negara. (Instagram.com @sjafrie.sjamsoeddin)

NEWS SUMMARY:

  • Menhan Sjafrie mengungkap anomali bandara yang beroperasi tanpa kehadiran Imigrasi, Bea Cukai, dan Airnav, sehingga memicu sorotan publik.
  • Dugaan bandara dalam kawasan industri Morowali dinilai berpotensi melemahkan pengawasan negara dan mengancam kedaulatan ekonomi nasional.
  • Pemerintah segera melakukan evaluasi dan laporan resmi kepada Presiden untuk memastikan kepatuhan regulasi seluruh bandara privat.

24JAMNEWS.COM - Bagaimana mungkin sebuah bandara dapat beroperasi tanpa satu pun perangkat negara yang seharusnya menjadi garda utama pengawasan?

Dan apa dampaknya ketika celah seperti itu dibiarkan terbuka di tengah intensifnya aktivitas industri strategis nasional?

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap dugaan anomali serius terkait operasional salah satu bandara di kawasan industri di Morowali, Sulawesi Tengah.

Baca Juga: 12 Penambang Ilegal Ditangkap di TN Tanjung Puting, Aktivitas PETI Sungai Sekonyer Terbongkar

Pernyataan tersebut disampaikan seusai menyaksikan Latihan Terintegrasi TNI di Morowali yang menyoroti kerentanan infrastruktur strategis nasional.

Sjafrie menjelaskan bahwa bandara tersebut diduga beroperasi tanpa kehadiran perangkat negara seperti Imigrasi, Bea Cukai, dan Airnav Indonesia.

Ia menilai absennya fungsi negara di bandara komersial maupun privat dapat membuka celah risiko keamanan dan kedaulatan ekonomi.

Baca Juga: Ekspor Freeport Tertahan Sebabkan Ekonomi Papua Tengah Minus 8 Persen, Mendagri Lapor Presiden

Menurut laporan berbagai media, bandara yang dimaksud berkaitan dengan fasilitas udara milik Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang diresmikan pada 2019.

Pernyataan Menhan Tentang Risiko Kedaulatan Ekonomi Nasional

Sjafrie menegaskan bahwa situasi ini merupakan anomali yang tidak boleh dibiarkan, mengingat aktivitas industri bernilai tinggi terjadi di kawasan tersebut.

Ia menekankan tidak boleh ada “negara di dalam negara” dalam bentuk fasilitas industri yang berjalan tanpa struktur pengawasan pemerintah.

Baca Juga: Sebanyak 40,4 Ton Beras Ilegal Disegel di Batam Saat Stok Nasional Tembus 3,8 Juta Ton Bulog

Menurutnya, kehadiran perangkat negara di semua pintu keluar-masuk wilayah sangat penting bagi perlindungan ekonomi dan keamanan nasional.

Halaman:

Tags

Terkini