Data Baru: Bandara IMIP Beroperasi Sejak 2019 Tanpa Perangkat Negara, Apa Dampaknya?

Sjafrie menambahkan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional bandara di kawasan industri strategis.

Ia memastikan laporan resmi terkait temuan ini akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Penguatan Diplomasi: Mengapa RI Tambah Wakil Dubes di Beijing di Tengah Lonjakan Investasi Tiongkok

Isu Strategis Infrastruktur Industri Dalam Pengawasan Pemerintah

Bandara IMIP diketahui melayani mobilitas pekerja dan logistik industri berbasis nikel yang berkembang pesat di Morowali.

Pertumbuhan kawasan tersebut menimbulkan kebutuhan pengawasan yang tinggi terhadap arus barang, pekerja asing, dan operasional keseluruhan.

Kementerian Perhubungan sebelumnya menyatakan akan meninjau ulang standar operasional bandara swasta yang berada dalam kawasan industri nasional.

Baca Juga: Wacana Redenominasi: 10 Tahun Mandek, Ekonom Sebut Tidak Ada Urgensi Kebijakan Mata Uang Baru

Pemerintah juga menegaskan pentingnya konsistensi regulasi dalam seluruh aktivitas penerbangan, termasuk fasilitas transportasi udara nonkomersial.

Regulasi terkait bandara privat mewajibkan koordinasi lintas kementerian dan keterlibatan langsung unsur pengawasan negara.

Pandangan Mengenai Pentingnya Fungsi Imigrasi dan Bea Cukai

Absennya Imigrasi dan Bea Cukai di bandara privat berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap keamanan nasional.

Baca Juga: Dana Pemda Rp203 Triliun Mengendap, Prabowo Minta Penjelasan soal Serapan Anggaran 2025

Arus pekerja asing di kawasan industri harus berada dalam pengawasan langsung Kementerian Hukum dan HAM.

Sementara itu, fungsi Bea Cukai wajib hadir untuk memastikan kepatuhan rantai logistik industri.

Kawasan industri bernilai puluhan miliar dolar tidak boleh dibiarkan beroperasi tanpa pengawasan aparat negara.

Baca Juga: Mahfud MD Paparkan 30 Tahun Kemerosotan Demokrasi Disertai Lonjakan Korupsi dari Miliar ke Triliunan