Proyek Kereta Cepat Rp119 Triliun: Tiongkok Sebut Beri Dampak Ekonomi yang Positif

NEWS SUMMARY:

• Tiongkok klaim KCJB sukses operasional dua tahun dan berdampak positif.
• Menkeu pastikan utang ditanggung BUMN, bukan APBN.
• RI–Tiongkok setuju restrukturisasi pinjaman demi keberlanjutan proyek.

24JAMNEWS.COM - Apakah proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung benar-benar membebani keuangan negara, atau justru memberi manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Indonesia?

Pemerintah Tiongkok menegaskan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh tetap berjalan baik dan memberi manfaat ekonomi besar bagi Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, menyampaikan proyek hasil kerja sama kedua negara itu telah beroperasi dengan lancar selama dua tahun dan terbukti memberi dampak positif bagi masyarakat.

Baca Juga: Dana Pemda Turun Jadi Rp215 Triliun, Mendagri Tito Jelaskan Beda Data dengan Kemenkeu

“Selama dua tahun terakhir, kereta cepat Jakarta–Bandung telah mempertahankan operasi yang aman, tidak terhambat, dan tertib,” ujar Guo dalam konferensi pers reguler di Beijing, Senin, 20 Oktober 2025.

Guo menegaskan bahwa proyek infrastruktur besar seperti KCJB tidak semestinya dinilai hanya dari sisi keuangan, melainkan juga dari kontribusi sosial dan konektivitas kawasan.

Data Operasional: 11,71 Juta Penumpang Sejak Beroperasi

Menurut Guo Jiakun, hingga Oktober 2025, KCJB telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang, dengan jumlah pengguna yang terus meningkat setiap bulan.

Baca Juga: Sekda Bekasi Bantah Isu Rp1 Triliun Dana Endapan, Tegaskan Tak Ada Jual Beli Jabatan

Ia menilai keberadaan proyek tersebut telah menciptakan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan, termasuk pembukaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur.

“Manfaat ekonomi dan sosialnya terus dilepaskan, menciptakan sejumlah besar lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur,” kata Guo.

Guo juga menambahkan, proyek ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan di Indonesia dan menjadi simbol kerja sama yang saling menguntungkan antara Tiongkok dan Indonesia.

Baca Juga: Langkah Efisiensi Presiden Prabowo: Harga Pupuk Subsidi Turun, Produksi Petani Naik

Pemerintah Tegaskan Tidak Gunakan APBN Untuk Pembiayaan

Di sisi lain, isu pembiayaan proyek KCJB masih menjadi sorotan di dalam negeri. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa utang proyek tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).