• Sabtu, 18 April 2026

Restrukturisasi Jadi Jalan Tengah Atasi Utang Rp6,9 Triliun Proyek Kereta Cepat Whoosh

Photo Author
Budi Purnomo, 24jamnews.com
- Senin, 27 Oktober 2025 | 21:00 WIB
Menyoroti nilai investasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.   (Instagram.com/@kcic.co.id)
Menyoroti nilai investasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. (Instagram.com/@kcic.co.id)

Sebagian publik membandingkan tingkat bunga itu dengan tawaran Jepang yang hanya 0,1 persen per tahun dalam proposal awal proyek yang sama.

Cost Overrun Dorong Beban Utang Baru Korporasi BUMN

Masalah lain yang muncul adalah pembengkakan biaya atau cost overrun senilai 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp19,9 triliun, membuat total investasi melonjak lebih dari Rp120 triliun.

Baca Juga: Mahfud MD: Tiongkok Untung dari Whoosh, Indonesia Masih Bayar Bunga Rp2 Triliun

Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah bersama korporasi BUMN harus menambah pembiayaan melalui pinjaman baru dari CDB dengan bunga di atas 3 persen.

Kini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemimpin konsorsium BUMN tercatat memiliki beban utang sekitar Rp6,9 triliun kepada CDB.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan APBN tidak akan digunakan untuk membayar utang proyek ini.

Baca Juga: 38 Tokoh Terima Penghargaan Pengabdian 25 Tahun dalam Rakernas XXI PSMTI di Batu

“Yang jelas saya sekarang belum dihubungi. Kalau di bawah Danantara mereka sudah manajemen sendiri."

"Punya dividen sendiri, rata-rata Rp80 triliun lebih, harusnya mereka sudah di situ jangan di kita lagi,” ujarnya dalam Media Gathering Kemenkeu di Bogor, 12 Oktober 2025.

Restrukturisasi Jadi Jalan Tengah Tanpa APBN

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025, restrukturisasi utang Whoosh menjadi salah satu dari 22 program strategis Danantara.

Baca Juga: Kasus Wanaartha Life: Evelina Diduga Hidup di Beverly Hills, Nasabah Rugi Rp12,7 Triliun

Skema yang disiapkan mencakup penambahan ekuitas serta kemungkinan penyerahan sebagian infrastruktur kepada pemerintah untuk dijadikan Badan Layanan Umum (BLU).

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut langkah ini sebagai solusi realistis.

“Saya terima sudah busuk itu barang, kemudian kita coba perbaiki, kita audit, BPKP".

Baca Juga: KCJB Sudah Layani 11,71 Juta Penumpang, Tiongkok dan RI Bahas Restrukturisasi Utang

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Budi Purnomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X