NEWS SUMMARY:
- Pemerintah menyiapkan strategi sektoral untuk memperkuat industri manufaktur di tengah tekanan impor murah dan overcapacity global.
- Tiga sektor prioritas—tekstil, tembakau, dan otomotif—mendapat kebijakan berbeda sesuai tantangan industrinya.
- Pertumbuhan manufaktur 5,54% pada Kuartal III-2025 menjadi dasar penguatan iklim usaha nasional.
24JAMNEWS.COM - Bagaimana Indonesia menjaga industri manufaktur tetap kompetitif ketika pasar global dibanjiri produk murah, tekanan overcapacity meningkat, dan impor ilegal terus menekan harga?
Pertanyaan itu kini dijawab pemerintah melalui rangkaian strategi baru yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah menyiapkan kebijakan komprehensif untuk memperkuat iklim usaha manufaktur di tengah tekanan eksternal yang terus meningkat.
Baca Juga: 3 Fakta Anomali Bandara IMIP Tanpa Imigrasi dan Bea Cukai yang Diungkap Menhan Sjafrie
Termasuk masuknya produk impor berharga rendah dan overcapacity dari Tiongkok yang berdampak pada beberapa sektor strategis.
Purbaya menegaskan langkah-langkah ini dibutuhkan karena sektor manufaktur mencatat pertumbuhan 5,54 persen pada Kuartal III-2025, sehingga stabilitasnya menjadi kunci keberlanjutan ekonomi nasional.
Penataan Impor Tekstil Melalui Mekanisme Perlindungan Terukur
Untuk sektor tekstil, pemerintah fokus pada penataan impor ilegal agar tidak mengganggu struktur biaya produsen domestik yang kini menghadapi persaingan ketat dari produk murah global.
Baca Juga: 12 Penambang Ilegal Ditangkap di TN Tanjung Puting, Aktivitas PETI Sungai Sekonyer Terbongkar
Purbaya menyebut regulasi kawasan berikat akan diperbaiki untuk memastikan arus barang lebih terkontrol.
Termasuk melalui penguatan penerapan Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan secara terukur.
Ia menjelaskan bahwa BMAD dan BMTP dibutuhkan untuk menahan praktik impor tidak sehat yang dapat mengancam kapasitas produksi nasional, terutama di rantai pasok tekstil dan garmen.
Baca Juga: Ekspor Freeport Tertahan Sebabkan Ekonomi Papua Tengah Minus 8 Persen, Mendagri Lapor Presiden
Kebijakan Tembakau Dipertahankan untuk Menjaga Stabilitas Industri
Untuk industri tembakau, pemerintah memastikan tidak akan menaikkan tarif cukai dalam waktu dekat agar struktur biaya produksi tetap stabil bagi pelaku usaha.
Artikel Terkait
Mengapa Dana Rp203 Triliun Masih Parkir di Bank? Presiden Prabowo Minta Jawaban Pemda
Soal Redenominasi: Ekonom Ingatkan Dampak ke Daya Beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Hubungan Ekonomi Naik 30 Persen: Pemerintah Tambah Wakil Dubes RI di Beijing untuk Percepat Diplomasi
Produksi 34,7 Juta Ton: Mengapa Beras Ilegal Tetap Masuk dan Mengancam Stabilitas Petani?
Data Resmi 2025: Stok Rekor Nasional Tak Hentikan Upaya Masuknya 40,4 Ton Beras Ilegal
Ancaman Psikologis Petani: Efek Masuknya 40,4 Ton Beras Ilegal di Tengah Lonjakan Produksi
Insiden Smelter Gresik, Tambang GBC, Ekspor Freeport Turun Bikin Ekonomi Papua Tengah Merosot
Minus 8 Persen: Kontraksi Ekonomi Papua Tengah Setelah Ekspor Freeport Indonesia Tersendat
Operasi Amankan 12 Pelaku PETI di Tanjung Puting Setelah Temuan Orangutan Tewas di Camp Leakey
5 Celah Pengawasan Negara di Bandara Industri Morowali yang Jadi Sorotan Pemerintah