Presiden Prabowo Subianto Tambah Anggaran Rp5 Triliun Demi 30 Rangkaian Kereta KAI

NEWS SUMMARY

• Presiden Prabowo Subianto setujui anggaran Rp5 triliun untuk pengadaan 30 rangkaian kereta baru PT KAI.
• Anggaran lebih besar dari usulan awal Rp4,8 triliun dan ditargetkan rampung dalam satu tahun.
• Prabowo dorong percepatan pembangunan jalur strategis di luar Pulau Jawa.

24JAMNEWS.COM - Apakah mungkin membangun 30 rangkaian kereta hanya dalam satu tahun?

Pertanyaan itu muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyetujui tambahan anggaran Rp5 triliun untuk pengadaan armada baru PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran Rp5 triliun untuk pengadaan 30 rangkaian kereta baru yang diajukan PT KAI, lebih besar dari usulan awal Rp4,8 triliun.

Baca Juga: Tren Positif, Badan Pusat Statistik: Harga Beras Turun di Semua Level Pasar Oktober 2025

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta Pusat pada Selasa, 4 November 2025.

“Bahkan beliau (Dirut PT KAI) ajukan 4,8T saya setujui tidak 4,8 (tapi) 5T saya setujui. Kalau untuk rakyat banyak saya tidak ragu-ragu,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

Tantangan Presiden untuk KAI, Tenggat Waktu Satu Tahun

Dalam kesempatan itu, Prabowo menantang Direktur Utama PT KAI untuk menuntaskan proyek pengadaan tersebut secepat mungkin, bahkan memberikan tenggat waktu hanya satu tahun.

Baca Juga: Kolaborasi BEI–S&P DJI Hadirkan Indeks dengan Tolok Ukur Global untuk Pasar Modal Indonesia

“Saya minta harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya secepatnya bisa berapa bulan Direktur KAI 6 bulan,” kata Prabowo.

“Sudahlah aku kasih 1 tahun ya kan nanti dia stres. Ini rakyat yang saksi ya,” tambahnya sambil disambut tepuk tangan masyarakat.

Proyek Kereta Baru Jadi Simbol Peningkatan Pelayanan Publik

Prabowo menegaskan, pengadaan 30 rangkaian kereta baru bukan sekadar proyek transportasi.

Baca Juga: Operasi Tangkap Tangan ke-6 KPK di 2025 Libatkan Gubernur Riau Abdul Wahid, Dugaan Suap Proyek

Melainkan komitmen nyata pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik.