Investigasi Banjir Sumatra Temukan Aliran Kayu dari APL, Pemerintah Perketat Pengawasan PHAT

Kemenhut menilai kejahatan kehutanan berkembang sebagai kejahatan terorganisir lintas wilayah.

Moratorium Layanan PHAT Disiapkan Pemerintah untuk Perketat Tata Kelola

Pemerintah menyiapkan moratorium layanan PHAT untuk menekan penyalahgunaan usaha kayu di area penggunaan lain.

Baca Juga: Sorotan Baru: Pernyataan Pejabat Pemerintah Picu Perdebatan Status Bandara Khusus IMIP

Evaluasi perizinan melibatkan pemerintah daerah, perangkat desa, dan institusi teknis terkait.

Pengawasan aktivitas land clearing turut diperketat demi menekan risiko penyimpangan.

Pemerintah menargetkan perbaikan tata kelola kayu secara menyeluruh di daerah rawan.

Baca Juga: Negosiasi 25–30 Persen Saham Lotte Chemical Indonesia Masuki Tahap Uji Tuntas Danantara

Siklon Tropis Memicu Hujan Ekstrem dan Banjir di Daerah Penggunaan Lain

Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kemenhut Dyah Murtiningsih menyebut banjir dipicu hujan ekstrem akibat siklon tropis.

Sebagian besar daerah aliran sungai terdampak banjir berada di area penggunaan lain.

Baca Juga: Alasan Syuriyah Menegaskan Keputusan Final Pemberhentian Ketum PBNU Gus Yahya

Wilayah pertanian, perkebunan, dan pertambangan menjadi area paling rentan banjir.

Bencana terus berulang pada daerah dengan perubahan fungsi lahan intensif.

Perbaikan Data, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Jadi Fokus Pemerintah

Kementerian Kehutanan menekankan perlunya penguatan data penggunaan lahan untuk memutus rantai penyelewengan kayu.

Baca Juga: 6 Kriteria Saham Incaran Danantara Indonesia, Fokus Fundamental dan Hindari Risiko Tinggi di BEI