TNTP menyatakan diperlukan penegakan hukum berlapis untuk menghentikan siklus perusakan kawasan konservasi yang terus berulang,
Baca Juga: Wacana Redenominasi: 10 Tahun Mandek, Ekonom Sebut Tidak Ada Urgensi Kebijakan Mata Uang Baru
Penerapan Pasal Berlapis untuk Menjerat Pelaku Penambangan Tanpa Izin
Kedua belas pelaku dijerat UU Pelestarian Alam dan UU P3H yang memuat ancaman hingga 15 tahun penjara dan denda mencapai Rp10 miliar.
Seluruh barang bukti berupa rakit, mesin sedot, dan pondok tambang dimusnahkan di lokasi oleh tim gabungan sesuai prosedur penindakan cepat.
Para pelaku kini ditahan di Rumah Tahanan Kelas II Palangkaraya untuk proses penyidikan lanjutan oleh Ditreskrimsus,
Baca Juga: Dana Pemda Rp203 Triliun Mengendap, Prabowo Minta Penjelasan soal Serapan Anggaran 2025
KLHK Menegaskan Komitmen Penegakan Hukum Berbasis Bukti Lapangan
Direktur Penegakan Hukum KLHK menjelaskan bahwa operasi ini menjadi bukti pemerintah menindak tegas aktivitas ekstraktif di dalam kawasan konservasi.
Balai TNTP menilai kolaborasi masyarakat dan aparat menjadi kunci penindakan jangka panjang terhadap PETI di wilayah Sungai Sekonyer.
Ahli primata menyebut temuan ini sebagai alarm keras terhadap perburukan konflik satwa akibat tekanan ekonomi dan aktivitas tambang ilegal.****
Artikel Terkait
Demokrasi Indonesia Diuji: Data Korupsi Triliunan dan Penguatan Prosedur Tanpa Substansi Menurut Mahfud MD
Ancaman Industri Garmen: Ekonom Beberkan Dampak Dumping Pakaian Bekas di Indonesia
Mengapa Dana Rp203 Triliun Masih Parkir di Bank? Presiden Prabowo Minta Jawaban Pemda
Soal Redenominasi: Ekonom Ingatkan Dampak ke Daya Beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Hubungan Ekonomi Naik 30 Persen: Pemerintah Tambah Wakil Dubes RI di Beijing untuk Percepat Diplomasi
Produksi 34,7 Juta Ton: Mengapa Beras Ilegal Tetap Masuk dan Mengancam Stabilitas Petani?
Data Resmi 2025: Stok Rekor Nasional Tak Hentikan Upaya Masuknya 40,4 Ton Beras Ilegal
Ancaman Psikologis Petani: Efek Masuknya 40,4 Ton Beras Ilegal di Tengah Lonjakan Produksi
Insiden Smelter Gresik, Tambang GBC, Ekspor Freeport Turun Bikin Ekonomi Papua Tengah Merosot
Minus 8 Persen: Kontraksi Ekonomi Papua Tengah Setelah Ekspor Freeport Indonesia Tersendat