Komisi IV DPR Ungkap Temuan Ketidaktertiban Izin Hutan dan Desak Audit Menyeluruh dari Kementerian

NEWS SUMMARY:

• Komisi IV DPR mempertanyakan data izin kehutanan dan meminta transparansi penuh dari Kementerian Kehutanan usai banjir besar di Sumatera.
• Anggota DPR Usman Husin menilai ketidaktertiban izin berpotensi memperburuk deforestasi dan memicu kerentanan bencana di wilayah rawan.
• Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan audit perizinan sedang dipercepat dan membuka peluang peninjauan ulang seluruh izin bermasalah.

24JAMNEWS.COM - Mengapa sebuah izin kehutanan bisa tetap terbit meski pemerintah daerah meminta penghentian?

Bagaimana kebijakan itu dikaitkan dengan banjir besar di Sumatera yang memicu desakan mundur kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat DPR?

Rapat Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada 4 Desember 2025 berlangsung tegang setelah sejumlah legislator menyoroti tata kelola izin kehutanan di wilayah rawan banjir.

Baca Juga: Keluhan-Keluhan Investor yang Diungkap Menkeu Tentang Kusutnya Iklim Investasi Nasional

Anggota DPR Fraksi PKB, Usman Husin, mempertanyakan kesesuaian penerbitan izin pusat dengan kebijakan daerah yang sebelumnya meminta penghentian sementara.

Usman menyatakan adanya izin yang tetap keluar pada Oktober dan 30 November 2025 meski bupati telah meminta penghentian, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai koordinasi pusat–daerah.

Menurut Usman, ketidaksingkronan tersebut berpotensi memperlemah mitigasi bencana di kawasan yang mengalami tekanan alih fungsi lahan.

Baca Juga: 5 Tahun Jadi Insinyur Lapangan, Purbaya Akui Pernah Tak Tidur 5 Hari dan Kini Jadi Menkeu Berkinerja Terbaik

Kemenhut hingga saat ini belum menyampaikan penjelasan rinci mengenai rincian izin yang dimaksud, namun Raja Juli dalam rapat menjelaskan bahwa seluruh proses mengikuti aturan administratif yang berlaku.

Perdebatan Tentang Penurunan Deforestasi dan Dampaknya Terhadap Banjir

Usman turut mempertanyakan data penurunan deforestasi yang dipaparkan Raja Juli pada tiga provinsi sepanjang 2025 yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi lapangan.

Ia menilai banjir besar yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera perlu dikaji secara komprehensif untuk memastikan data penurunan deforestasi mencerminkan kondisi sesungguhnya.

Baca Juga: 3 Hari Pascabencana, DPR Soroti Truk Pembawa Kayu Besar dan Desak Menteri Kehutanan Bertindak

Raja Juli membantah adanya ketidaksesuaian data dan menyatakan bahwa penurunan deforestasi dihitung berdasarkan sistem monitoring berbasis citra satelit yang telah diaudit.