Komisi IV DPR Ungkap Temuan Ketidaktertiban Izin Hutan dan Desak Audit Menyeluruh dari Kementerian

Ia menambahkan bahwa faktor banjir tidak hanya dipengaruhi deforestasi, tetapi juga intensitas hujan ekstrem, topografi, dan kerentanan daerah aliran sungai.

Pusat Dan Daerah Diminta Perkuat Konsistensi Kebijakan Pengendalian Risiko Banjir

Sinkronisasi perencanaan pusat–daerah perlu diperkuat agar izin yang keluar sejalan dengan mitigasi risiko bencana.

Baca Juga: 3 Hari Pascabencana, DPR Soroti Truk Pembawa Kayu Besar dan Desak Menteri Kehutanan Bertindak

Pentingnya evaluasi berkala terhadap izin usaha kehutanan terutama di kawasan dengan tingkat kejadian bencana yang meningkat.

Konsolidasi data lapangan dengan data satelit harus dilakukan untuk memastikan penilaian deforestasi tetap kredibel dan sesuai dinamika ekologi.

Kebutuhan Sistem Pengawasan Berbasis Data untuk Cegah Salah Persepsi Publik

Transparansi informasi izin dapat mengurangi kesalahpahaman antara legislatif, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Baca Juga: Faktor-Faktor Kunci yang Yakinkan Investor Meski Status Internasional Bandara IMIP Morowali Dicabut

Hal ini penting mengingat banjir besar di Sumatera memberikan dampak sosial ekonomi luas, termasuk terganggunya akses jalan, listrik, dan logistik.

Integrasi data hidrologi, curah hujan, dan perubahan tutupan lahan menjadi dasar penting bagi kebijakan kehutanan yang responsif bencana.****