KPK Selidiki Dugaan Penjualan Tanah Negara di Proyek Whoosh Senilai Triliunan Rupiah

NEWS SUMMARY

• KPK mendalami dugaan korupsi proyek Whoosh, termasuk indikasi tanah negara dijual kembali ke negara dengan harga di atas pasar.
• Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti perbedaan biaya proyek antara Indonesia (US$ 52 juta/km) dan Tiongkok (US$ 17-18 juta/km).
• KPK menegaskan penyelidikan difokuskan pada pembebasan lahan yang dinilai tidak wajar dan berpotensi merugikan keuangan negara.

24JAMNEWS.COM -  Apakah mungkin negara sendiri yang “membeli” tanah miliknya dalam sebuah proyek strategis nasional—dan membayar berkali-kali lipat?

Bahaya tersebut kini tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proyek kereta cepat Whoosh.

KPK menemukan indikasi bahwa tanah milik negara dijual kembali ke negara dalam rangka pengadaan lahan untuk proyek Whoosh.

Baca Juga: 1.000 Rumah Layak Huni: Komitmen Sosial Astra Wujudkan SDGs Indonesia

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan, "ada oknum-oknum di mana yang seharusnya ini milik negara, tetapi dijual lagi ke negara.”

Ia menambahkan bahwa dalam proses tersebut terdapat pembayaran yang tidak wajar, yaitu harga jauh di atas nilai pasar.

Contoh yang disebut: “Kalau misalkan pembayarannya wajar, maka tidak akan kami perkarakan."

Baca Juga: Menuju Pertanian 5.0: Wamentan Sudaryono Terapkan Teknologi AI Untuk Produktivitas Nasional

"Tapi bagi yang pembayarannya tidak wajar, mark-up, dan lain-lain, apalagi bukan tanahnya, ini tanah negara."

Mengapa Ini Menjadi Isu Kritis

Proyek Whoosh adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional dan melibatkan lahan sangat luas dari Jakarta ke Bandung.

Agar proyek berjalan cepat, pengadaan lahan menjadi salah satu tahap paling rentan terhadap penyimpangan.

Baca Juga: Tiga Nama Akhirnya Batal Menjadi Komisaris dan Direktur Bank BJB, Ini Keputusan OJK

Jika tanah yang seharusnya gratis atau sudah milik negara dijual atau dibebankan ke negara dengan harga melambung, maka kerugian negara pun bisa sangat besar—termasuk potensi aliran dana ke pihak yang tidak berhak.