Pendanaan 18 Proyek Hilirisasi Senilai Rp600 Triliun Dipastikan Aman, Siap Eksekusi Tahun 2026

NEWS SUMMARY

• Rosan Perkasa Roeslani melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa pendanaan 18 proyek hilirisasi strategis senilai Rp600 triliun berjalan tanpa hambatan.
• Danantara Indonesia memperoleh peringkat kredit AAA dari Pefindo dan Fitch, menegaskan kesiapan finansial yang kuat untuk percepatan hilirisasi.
• Presiden Prabowo memerintahkan percepatan eksekusi proyek hilirisasi yang telah lulus evaluasi teknis, legal, dan finansial agar segera memberi dampak ekonomi.

24JAMNEWS.COM - Apakah benar pendanaan untuk 18 proyek hilirisasi strategis di dalam negeri sudah aman dan siap dijalankan secara masif?

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Direktur Utama Danantara Indonesia (“Danantara”) Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Bahwa pendanaan untuk 18 proyek hilirisasi strategis telah berada pada kondisi yang sangat baik dan solid, tanpa kendala berarti.

Baca Juga: Kampung Dukuh Garut di Tengah Hutan Cikelet, Warisan Budaya Tak Benda 2024 yang Masih Hidup

Roeslani menegaskan bahwa Danantara telah memperoleh peringkat kredit tertinggi AAA dari lembaga pemeringkat nasional dan internasional, yakni ‎Pefindo dan ‎Fitch Ratings.

"Saya sampaikan … kalau dari pendanaannya kita tidak ada masalah."

"Kita mempunyai pendanaan yang sangat baik, sangat solid. Kita pun melakukan rating baik oleh Pefindo, ratingnya AAA, Fitch juga AAA,” ujarnya.

Baca Juga: Sengketa 16,4 Hektare Makassar: Jusuf Kalla Tuding Lippo Group Rekayasa Kepemilikan Tanah

Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta memberikan arahan.

Agar pelaksanaan 18 proyek itu dipercepat, terutama untuk yang telah selesai tahap pra-studi kelayakan (feasibility study).

Nilai Investasi dan Target Pelaksanaan Cepat

Menurut ‎Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), nilai keseluruhan investasi dari 18 proyek hilirisasi ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp 600 triliun.

Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Minta Tindak Tegas Kasus Fatty Matter yang Rugikan Keuangan Negara

Proyek-proyek tersebut ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2026 agar segera memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi dan substitusi impor.