Mahfud MD Ungkap Proses Pemerintah untuk Tentukan 40 Calon Pahlawan Nasional

“Sudah jadi presiden itu kan sudah pasti memenuhi syarat ya, untuk jadi pahlawan. Tapi silakan saja kan masyarakat juga yang nanti menilai,” tuturnya.

Aspek Sosial Dan Politik Jadi Pertimbangan Penting Masyarakat

Mahfud menambahkan bahwa selain faktor hukum, penilaian sosial dan politik dari masyarakat juga berperan penting.

Baca Juga: Donald Trump dan Xi Jinping Siapkan Pertemuan 30 Oktober, Pasar Global Bergerak Naik

Dalam menentukan apakah seorang tokoh layak menyandang gelar Pahlawan Nasional.

“Kalau aturan-aturannya memang memenuhi syarat, tapi politisnya bagaimana, ya sosiopolitisnya kan masyarakat yang menilai,” ujar Mahfud.

Ia mengingatkan agar penetapan gelar tidak hanya berdasarkan aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan penerimaan publik dan sejarah perjalanan bangsa.

Baca Juga: BPOM dan BPJPH Diminta Audit Aqua, Koalisi Kebenaran Soroti Dugaan Ganti Bahan Baku

Proses Penentuan Gelar Dilakukan Oleh Pemerintah Melalui Tim Khusus

Berdasarkan pengalamannya di kabinet, Mahfud menjelaskan bahwa proses pengusulan Pahlawan Nasional dilakukan oleh tim khusus di Kementerian Sosial dan dikoordinasikan bersama Menkopolhukam.

“Nanti diseleksi dalam sebuah tim khusus yang dipimpin oleh Menkopolkam kalau sekarang,” ungkapnya.

Menurut Mahfud, saat dirinya menjabat selama lima tahun, proses seleksi selalu menunggu usulan dari Kementerian Sosial dan departemen lain yang berwenang.

Baca Juga: Restrukturisasi Jadi Jalan Tengah Atasi Utang Rp6,9 Triliun Proyek Kereta Cepat Whoosh

Empat Puluh Tokoh Diusulkan, Termasuk Soeharto dan Gus Dur

Sebelumnya, Kementerian Sosial telah menyerahkan daftar 40 tokoh calon Pahlawan Nasional kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon.

Beberapa nama yang mencuri perhatian publik antara lain Soeharto, Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta aktivis buruh asal Nganjuk, Marsinah.

Selain itu, terdapat tokoh agama dan daerah seperti Syaikhona Muhammad Kholil dari Madura, Bisri Syansuri.

Baca Juga: Sebanyak 4.700 Izin Air Tanah Terbit, Kementerian ESDM Evaluasi Sumber Air AMDK Nasional